FPKB Pertanyakan Empat Program Kegiatan yang Tercantum di Draf APBD Situbondo

Memontum Situbondo – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) meminta Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan kebijakan empat program kegiatan yang tercantum dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Itu disampaikan Juru Bicara FPKB, Mahbub Junaedi, saat membacakan Pandangan Umum (PU) dalam Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 di Gedung DPRD Situbondo, Kamis (04/03).

“Ada empat program kegiatan tercantum dalam dokumen APBD 2021 yang perlu kami mintai penjelasannya,” kata Mahbub.

Pertama, mengenai tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan tunjangan kinerja untuk aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2021, direncanakan naik sebesar 10 %. Apa yang menjadi pertimbangan menetapkan kenaikan TPP hanya sebesar 10 persen? “Untuk subsidi pupuk yang hanya sekitar Rp 5 miliar ini apa dasar hukum dari program kegiatan itu? Dan bagaimana mekanisme penyaluran subsidi pupuk itu? Serta jenis pupuk apa saja yang mendapatkan subsidi? Kami minta dijelaskan,” ucapnya.

Selanjutnya, tambahan anggaran sebesar Rp 9 miliar pada program kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin berbasis KTP elektronik. Pandangan umum FPKB yang terakhir, adalah program kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga pada Dinas Sosial,

Dari enam fraksi di DPRD Situbondo, hanya dari FPKB yang menggunakan hak pendapat pandangan umum, dalam rapat paripurna Persetujuan dan Penetapan Raperda APBD 2021. Sedangkan lima fraksi lainnya, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) memilih bungkam, tidak menyampaikan hak pendapat pandangan umum pada rapat paripurna itu.

Bupati Karna Suswandi meminta waktu untuk menjawab pandangan umum dari FPKB. Usai skorsing, Bupati Karna yang akrab disapa Bung Karna, memberikan jawabannya dan dibacakan langsung saat Paripurna DPRD lanjutan.

Baca Juga : Pemerhati Politik Situbondo Minta Bupati dan Wakil Segera Evaluasi IPM Agar Prosentase Meningkat

Soal pemberian TPP naik sebesar 10 persen, katanya, sudah sesuai dengan hasil perhitungan basic TPP dan sesuai regulasi, Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN.

“Secara akumulasi perhitungan basic TPP menghasilkan anggaran Rp 141,9 miliar. Namun setelah Pemkab Situbondo mengajukan proses persetujuan Mendagri, hanya disetujui Rp 88 Miliar. Sehingga alokasi untuk TPP ASN hanya mampu menaikkan 10 persen dari Tahun 2020,” jelas Bung Karna, dalam jawabannya atas PU Fraksi PKB.

Kemudian, untuk alokasi anggaran Pupuk Subsidi Daerah, mekanismenya akan bekerjasama dengan Pupuk Indonesia, dengan tetap melalui distributor pupuk di daerah, melalui agen-agennya. Untuk sasaran subsidi pupuk ini, adalah sesuai e-RDKK yang sudah terupload di pusat, yakni Kementerian Pertanian.

“Namun dari e-RDKK akan diambil petani yang memiliki lahan maksimal 0,4 hektar yakni sebanyak 32.498 orang. Sistem subsidi sesuai sistem yang diterapkan Pemerintah Pusat, dengan 45 % petani dan 55 % Pemkab Situbondo. Jenis pupuk yang disubsidi adalah urea, karena kecenderungan dan kebutuhan petani,” lanjutnya. Terkait penambahan anggaran sebesar Rp 9 miliar pada Dinas Kesehatan Situbondo, jelasnya, untuk program layanan kesehatan warga miskin cukup dengan e-KTP. Adalah, dengan sistem digitalisasi kesehatan data dari Dispenduk Capil. Untuk jumlah pemanfaat, sebanyak 11.442 KPM. (her/ed2)