Kunjungi Warga dan Dampak Cuaca Ekstrem Lumajang, Menko PMK Minta Warga Pindah dari Zona Bencana

Memontum Lumajang – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, melakukan peninjauan langsung dampak pasca banjir lahar dingin akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

Dalam kunjungannya itu, Menko PMK langsung menuju ke Dusun Bondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Sabtu (08/07/2023) tadi. Di lokasi itu, Menko PMK disambut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono serta OPD terkait.

Di sela peninjauan itu, Menko PMK langsung melihat kondisi tanggul yang jebol. Sekaligus, mengenai langkah penanganan darurat yang akan dilakukan.

“Penanganan darurat memang perlu dilakukan, untuk antisipasi kemungkinan lainnya,” kata Muhadjir.

Menko PMK juga meminta kepada Bupati Lumajang, untuk segera mengkoordinasikan dengan kementerian terkait dalam penyelesaian dan penanganan permanen pasca bencana banjir lahar dingin. Kunjungan Menko PMK sendiri, berlanjut pada peninjauan Jembatan Kali Regoyo.

Baca juga :

Di lokasi ini, Menko Muhadjir memberikan sejumlah bantuan Sembako secara simbolis kepada warga yang saat ini terisolir. Itu diakibatkan, terputusnya jembatan akibat lahar dingin.

Peninjuan Menko sendiri, berakhir di lokasi pengungsian Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Di sana, dirinya menemukan ada beberapa warga yang sudah memiliki rumah di Hunian Relokasi, namun tidak menempatinya.

“Tadi saya cek ada beberapa keluarga yang seharusnya sudah menempati hunian tetap. Namun, malah sekarang tidak ditempati dan warga masih tinggal ditempat yang lama,” terangnya.

Karenanya, dirinya pun meminta kepada warga yang sudah memiliki rumah di hunian relokasi, seharusnya ditempati lantaran tempat tinggal sebelumnya juga berada dalam zona merah peta rawan bencana. Sehingga, apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah demi keselamatan warga, bisa dilakukan.

“Demi keselamatan warga, maka mereka harus segera pindah ke hunian tetap yang telah disediakan pemerintah,” paparnya. (kom/adi/sit)