Optimalkan PAD Kota Malang, Wali Kota Sutiaji Dorong OPD Penghasil Lebih Maksimal

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot Pendapat Asli Daerah (PAD) kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil di lingkungan Pemkot Malang, Rabu (24/05/2023) pagi. Turut hadir di kegiatan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto dan jajaran OPD penghasil di lingkungan Pemkot Malang.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika untuk meningkatkan PAD adalah tugas dari semua pihak. Jadi, bukan hanya Bapenda. Karena itu, banyak hal yang bisa dilakukan, yang salah satunya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang.

Selain itu, menurutnya, juga harus memanfaatkan sistem digitalisasi yang saat ini semakin berkembang. Seperti, pembayaran pajak, pembayaran retribusi, maupun e-parkir, melalui Quick-Responses Code Indonesian Standart (Q-RIS).

“Harapannya dengan digitalisasi ini semakin dikuatkan. Karena ke depan ini akan semakin maju, dan transparansinya ada. Itu tentu terukur dan bisa kita pantau setiap saat, real timenya bisa,” paparnya.

Pihaknya menegaskan, jika dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut tidak boleh membebani masyarakat. Tentu harus berbasis pada kajian-kajian yang ada, tidak serta merta ditingkatkan. Karena dalam hal ini tentu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga :

• Pemkab Jember Serahkan 23 Truk dan 25 Pickup untuk Dukung Operasional KDKMP
• Bapenda Kota Malang Pastikan PKB Tak Naik, Realisasi Opsen Sudah Capai 39,3 Persen
• SPPG di Kota Malang Hentikan Sementara Layanan MBG, Koordinator SPPI Sebut Terkendala Pencairan
• Rotasi Jabatan, Bupati Pasuruan Lantik 80 Pejabat Eselon II, III dan IV
• Hari Pertama SPMB Jalur Domisili, Posko Disdukbud Diserbu Wali Murid

“Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih, kami komitmen bersama dengan Pak Ketua DPRD Kota Malang, untuk peningkatan PAD itu. Karena nanti jika pendapatan ini naik, maka nanti yang merasakan pembangunan juga masyarakat,” lanjutnya.

Kemudian, ditambahkan jika pihaknya mendorong Bapenda untuk melibatkan para pemangku wilayah seperti camat dan lurah. Sehingga, setiap ada aktivitas yang terjadi di wilayahnya berkaitan dengan retribusi pajak bisa turut untuk diawasi.

“Jadi bukan hanya penghasil sini saja, tapi tadi saya sampaikan juga ke Pak Handi, bahwa lurah dan camat itu juga mempunyai tugas yang sama, karena mereka yang mempunyai wilayah. Seperti untuk mengawasi reklame, resto, dan sebagainya, karena ini tugas kita semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika optimalisasi tersebut, merupakan bagian dari persiapan awal untuk penentuan target pendapatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024. “Jadi kami ingin dari sisi pendapatan itu dioptimalkan sebanyak-banyaknya dengan catatan ada keseimbangan, jangan sampai membebani masyarakat. Karena semakin tinggi pendapatan otomatis belanja pun yang nantinya akan kembali ke masyarakat itu akan semakin tinggi juga. Artinya kami ingin pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat terutama kebutuhan primernya betul-betul dapat terpenuhi,” jelas Made.

Made juga menyinggung, jika retribusi parkir di Kota Malang belum optimal. Sehingga, pihaknya menargetkan jika akan menaikkan pendapatan retribusi parkir, bukan berarti meningkatkan tarif parkirnya.

“Tarifnya ditetapkan cuma optimalisasi titik-titik kebocoran itu dimana. Kami selalu menyampaikan kepada Dinas Perhubungan, kenaikan target pendapatan retribusi parkir itu bukan untuk menambah tarif parkir atau setoran parkir yang ada sekarang. Tapi lebih ke bagaimana titik-titik parkir yang sekarang belum tergarap, kemudian bagaimana efisiensi di lapangan terkait dengan pungutan pajak itu harus dioptimalkan. Sebenarnya dari itu saja sudah bisa menaikkan,” tutur Made. (hms/rsy/sit)