Paguyuban Pasar Besuki Desak Pembangunan Pasar Rakyat

Memontum Situbondo — Sebagian pedagang yang tergabung dalam paguyuban pasar Besuki. Senin (5/2/2018) hearing dengan Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah membangunkan pasar rakyat.

Pembangunan pasar baru yang mereka maksud berlokasi di tempat relokasi pedagang. Ya, seperti yang diketahui, delapan bulan yang lalu, sebagian pedagang dipindah karena pasar lama tidak bisa menampung.

Sedangkan di tempat relokasi tersebut dinilai sudah tidak layak. Pedagang tidak memiliki lapak. Ketika hujan, mereka kehujanan. Karena itulah, pedagang yang berjualan disana meminta pemerintah membangun pasar kembali.

MA Sahran, perwakilan pedagang mengatakan, selama ini, kondisi di tempat relokasi semakin semerawut. Hampir setahun kondisi demikian dialaminya.

“Permasalahan berkepanjangan jika dilakukan pembiaran,” katanya.

Dia menambahkan, permintaan pembangunan pasar rakyat oleh pedagang bersifat segera. Artinya, dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan kapan dilakukan pembangunan.

“Makanya, sekarang kami datang ke DPRD,” ujarnya.

Jika tidak dibangun pasar baru, harus ada jaminan dari pemerintah kepada pedagang untuk tetap memiliki tempat yang layak.

“Karena sekarang ini kami berjualan di pinggir jalan,” terang Sahran.

Ketua Komisi II, Muhammad Zuhri menambahkan, aspirasi dari pedagang akan segera disampaikan kepada pemerintah melalui SKPD terkait. Dia menambahkan, pihaknya juga akan mendorong pemerintah agar ada solusi terbaik.

Zuhri menambahkan, Pemkab Situbondo saat ini sudah mengakomidir keluhan pedagang. Terbukti, sudah dianggarkan untuk pembelian lahan.

“Dianggarkan di APBD 2018 sebesar Rp.1,7 miliar,” ucapnya.

Dia mengaku, pemerintah daerah memang disyaratkan menyediakan lahan untuk pembangunan pasar rakyat. Luasnya minimal 1,5 hektare. Jika sudah ada lokasi, maka biaya pembangunannya dari pemerintah pusat.

“Lokasinya sudah ada, tetapi bukan di pantura. Yaitu di tempat relokasi saat ini,” terang politisi Golkar itu.

Menurutnya, di dekat jalan pantura Besuki, ada lahan kosong yang cukup. Akan tetapi pemerintah tidak mampu membelinya karena harganya Rp.4,5 miliar per hektare.

“Sangat jauh dengan kemampuan anggaran,” tambahnya.

Zuhri menambahkan, dirinya sangat mendukung apa yang menjadi keinginan pedagang. Sebab, nasib mereka cukup memprihatinkan.

“Yang mendesak nasib pedagang yang dianggap liar, tidak mempunyai los. Dibangun saja pasar ini di tempat relokasi itu,” pungkasnya. (im/yan)