Pemprov Jatim Siap Dukung Program Kampung KB

Memontum Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendorong sekaligus mendukung program kampung keluarga berencana (KB) di seluruh pelosok desa yang ada di wilayah Jatim. Harapannya, melalui program tersebut nantinya bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat serta ikut meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga di Kantor Bappeda Prov. Jatim. Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (28/2/2018) siang.

Dikatakannya, kampung KB merupakan bentuk sinergitas kegiatan antara pemerintah, sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Kriteria terbentuknya kampung KB adalah daerah yang kumuh, miskin, pesisir, terpencil, perbatasan dan padat penduduk dengan jumlah keluarga prasejahtera.

Melihat kondisi tersebut, Sekdaprov menjelaskan bahwa kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi kabupaten/kota se Jatim yang telah membentuk kampung KB. “Pemerintah kabupaten/kota akan saya dorong untuk membantu menyukseskan program dan ini merupakan program bersama,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memfasilitasi dalam menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, terkadang program yang ada belum bisa dilakukan secara menyeluruh di kabupaten/kota dengan alasan otonomi daerah.

“Program dari BKKBN salah satunya Kampung KB harus di dukung oleh bupati/walikota yang ada di Jatim. Kampung KB ini, ternyata bukanlah kampung elit melainkan kampung yang masuk wilayah kumuh, terpencil penduduk miskin sehingga harus disejahterakan lewat program KB,” ungkapnya.

Menanggapi banyaknya masyarakat di pelosok desa yang menikah dibawah umur, khususnya di daerah tapal kuda, Akhmad Sukardi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan upaya nyata dengan memberikan pemahaman maupun edukasi. “Ini yang harus kita beri pemahaman, bahwa nikah muda dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan serta berdampak terhadap angka kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim Yenrizal mengatakan, Rakorda ini sebagai tindak lanjut dari Rakornas yang menitik beratkan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang memerlukan penguatan integrasi program lintas sektor di Kampung KB guna mempercepat terwujudnya SDM yang berkualitas.

Ia mengatakan, selain ingin meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja BKKBN, tujuan Rakorda ini juga bertujuan untuk pemerataan, pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK. (nif/nhs/yan)