Program SAPA Bansos 2025, Pemprov Jatim Gelontorkan Bantuan Rp 18,7 Miliar untuk Kabupaten Malang

Memontum Malang – Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jatim, yang telah menyerahkan berbagai bantuan sosial dan tali asih bagi pilar-pilar kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang. Apresiasi itu disampaikan Wabup Lathifah, saat mendampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (27/08/2025) tadi.

Disampaikan Wabup Lathifah, bahwa kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sangat membantu mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di daerah. “Program ini menyentuh langsung masyarakat. Di Kabupaten Malang, penerima manfaat tersebar di hampir seluruh kecamatan. Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim yang benar-benar membantu meringankan beban masyarakat,” kata Wabup Lathifah.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Khofifah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat dengan melalui Program SAPA Bansos 2025. Dalam kesempatan itu, dirinya menegaskan bahwa bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai santunan, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dari 38 kabupaten dan kota, Malang adalah titik ke-34. Kami ingin memastikan semua bantuan tepat sasaran. Ada yang bersifat charity, namun sebagian besar diarahkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat, baik penyandang disabilitas, Lansia, maupun keluarga miskin ekstrem,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, total nilai bantuan sosial yang disalurkan tahun 2025, mencapai lebih dari Rp 250 miliar untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Untuk Kabupaten Malang, bantuan yang digulirkan sekitar Rp 18,7 miliar.

Adapun rinciannya, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 2,5 miliar, alat bantu mobilitas bagi Lansia dan penyandang disabilitas Rp 1,2 miliar, bantuan sosial PKH Plus untuk 3.800 keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 4,1 miliar dan bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok lintas wilayah Rp 2,3 miliar.

Kemudian, untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp 2,9 miliar, bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif (KIP) serta Putri Jawara Rp 1,5 miliar, zakat produktif yang dikelola Baznas Jatim Rp 1 miliar, tali asih bagi TKSK dan Tagana Rp 650 juta dan bantuan alat mesin pertanian dan Program Pemberdayaan BUM Desa Rp 2,7 miliar. Selain itu, turut disiapkan anggaran operasional untuk pendamping PKH Plus serta dukungan program Jatim Puspa yang difokuskan pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.

Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa program bantuan sosial ini juga menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. “Bantuan ini adalah pintu masuk. Tapi yang lebih penting adalah kesinambungan usaha ekonomi warga. Karena itu, program kewirausahaan, zakat produktif, hingga alat mesin pertanian harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” terangnya.

Dengan dukungan anggaran yang cukup besar, Pemprov Jatim optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem bisa dicapai lebih cepat dari target nasional tahun 2025. (pro/mlg/gie)