“Diskusi gratis ini bisa diikuti dengan cara mendaftar ke link registrasi peserta di https://s.id/DaftarKabKediri0804. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan hadiah e-money sebesar Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Jumat (07/04/2023) tadi.

Kemenkominfo menjelaskan, berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada 2021, didapatkan skor atau tingkat literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3.49 dari 5.00. Dengan skor tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masuk dalam kategori ‘Sedang’.

“Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1 hingga 5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46,” tulis Kemenkominfo.

Diskusi literasi digital di lingkungan komunitas ini, merupakan salah satu upaya Kemenkominfo untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat (komunitas) menuju Indonesia #MakinCakapDigital. “Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024,” tambah Kemenkominfo.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menegaskan, pinjaman online alias Pinjol begitu diminati masyarakat. Selain karena mekanismenya yang mudah, proses persetujuannya pun sangat singkat. Sayangnya, banyak warga masyarakat menggunakan Pinjol tanpa memiliki pemahaman yang baik sebelumnya mengenai produk itu. Sehingga, tidak sedikit yang tersandung berbagai kasus.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Padahal, jika menggunakan Pinjol dengan baik dan benar akan memberi manfaat yang begitu besar bagi calon konsumen. Selain itu, pikirkan dengan baik tujuan menggunakan Pinjol. Usahakan Pinjol digunakan untuk hal-hal produktif, bukan konsumtif,” jelas Kemenkominfo.

Untuk diketahui, program #literasidigitalkominfo tahun ini mulai dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program Kemenkominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, program Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program IMCD selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Skor tertinggi indeks literasi digital Indonesia diraih pilar budaya digital (digital culture) dengan skor 3.90.

“Diikuti etika digital (digital ethics) dengan skor sebesar 3.53 dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang,” ujar Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting karena, menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan We Are Social, pengguna internet dan media sosial di Indonesia pada periode 2021-2022 telah mencapai 220 juta orang. “Padahal, pada 2019, jumlah itu tak lebih dari 175 juta orang,” jelasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Disampaikan Zulfikarr Arse Sadikin atau yang akrab di sapa Bang Zul, mengatakan bahwa masyarakat Situbondo harus mampu beradaptasi dengan tata kelola keuangan di tengah masyarakat. Jangan terlalu mudah melakukan pinjaman online (Pinjol) tanpa mengetahui legalitasnya.

“Sebab bila masyarakat sudah terjerumus ke pinjaman online, yang tentunya tidak jelas legalitasnya, maka masyarakat bisa menjadi korban dan akan terbelit hutang,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, tambahnya, dirinya mengajak OJK hadir secara intens ke tengah masyarakat Situbondo, guna memberikan sosialisasi. “Tujuannya, tentu agar masyarakat tidak menjadi korban Pinjol Ilegal,” paparnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, yang turut hadir juga berharap pada ratusan masyarakat dan peserta yang hadir khususnya, agar betul-betul memanfaatkan acara tersebut. Sehingga, bisa menjadi bekal dalam keseharian dan tepat menentukan pilihan pinjaman andai mendesak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bang Zul yang telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Situbondo, dengan menghadirkan sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sehingga, masyarakat tidak bisa paham dan tahu, dalam menentukan baik dan buruknya,” paparnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sore ini, juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan seluruh peserta. Turut hadir di acara tersebut, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Golkar, anggota pengurus DPD Golkar dari 17 kecamatan, AMPG, AMPI dan seluruh anggota sayap Golkar Kabupaten Situbondo. (her/sit)

“Sebenarnya agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal mudah sekali. Silahkan buka website resmi OJK, nah di halaman pertama ada daftar pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Jumlahnya 138,” ujar Sugiarto, Jumat (21/05).

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika masyarakat masih ragu, bisa langsung menelepon call center OJK 157. “Tapi sebenarnya di kami tidak terlalu banyak keluhan berkaitan dengan pinjol. Lebih banyak pengaduan Lembaga Jasa Keuangan terkait dengan kredit. Kalau fintech tidak terlalu,” urainya.

Sugiarto menekankan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan pinjol. Yaitu prinsip 2L, Legal dan Logis.

“Pertama adalah Legal, kalau lembaganya terdaftar dan berijin di OJK. Kedua, Logis dimana biaya bunga yang ditawarkan untuk peminjam itu transparan. Dan cara penagihan pun ada aturan mainnya, tidak boleh menyerang psikologis seperti kasus guru TK tersebut,” tegasnya.

Selain itu, jika pinjol bersifat legal, ada batas maksimum biaya dan bunganya. Sedangkan pinjol ilegal tidak ada.

Diakui Sugiarto, dirinya merasa prihatin karena masih ada masyarakat yang terjerat pinjol ilegal. Padahal pihaknya tengah gencar berupaya mensosialisasikan pinjol pada masyarakat.

“Kami turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di tengah kami gencar mengingatkan masyarakat waspada tawaran pinjol. Namun masih ada saja masyarakat yang jadi korban. Jadi saya imbau kepada masyarakat kalau menerima tawaran pinjol, pastikan dulu terdaftar dan berijin di OJK atau tidak. Dan jangan lupa prinsip 2L,” pesan Sugiarto Kasmuri. (mus/ed2)

Atas teror-teror itu, S telah membuat surat pengaduan resmi ke Satreskrim Polresta Malang Kota. Perlu diketahui bahwa S telah dipecat dari tempat-nya bekerja sebagai guru TK karena masalah pinjaman online.

Baca juga:

• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Ramadan Jadi Momen Berkah Usaha UMKM Cempaka Cookies Kota Malang
• Dasilva Batik Rilis Gamis Bordir Silk Motif Khas Malang untuk Ramadan 2026

Namun deritanya tidak hanya itu saja, dia terus-terusan mendapat teror terkait penagihan dari pinjol. Tak tanggung-tanggung ada 84 nomer telp yang terus meneror S yang diduga berasal dari 19 lembaga pinjaman online ilegal.

Slamet menjelaskan bahwa pihaknya kini sudah membuat pengaduan secara resmi karena kliennya telah diteror. “Kami membuat surat pengaduan. Tadi sudah ada pemeriksaan terkait nama-nama aplikasi pinjol, kemudian nomer telp dari para pinjol. Ada 84 nomer telp yang telah meneror klien kami. Ada juga yang sampai mengatakan hal-hal yang tidak pantas diucapkan,” ujar Slamet.

Kini pihaknya berharap kasus ini segera mendapat penanganan petugas Polresta Malang Kota dan bisa naik statusnya dari pengaduan, pemeriksaan ke tahap penyidikan. Sebab menurutnya sudah memenuhi unsur pidana.

“Sudah memenuhi unsur pidana. Karena jelas ada teror-teror ancaman pembunuhan, kemudian membuat grup Whatsapp, dan itu sangat jelas. Dan kami telah memberikan bukti-bukti itu ke pihak kepolisian. Kami berharap, Polresta Malang Kota bisa mengangkat perkara ini hingga ke penyidikan dan ditetapkan tersangkanya. Ada 84 nomor ini, menyebutkan nama lembaga pinjaman onlinenya. Mereka berasal dari lembaga pinjaman online ilegal. Mereka secara terus-menerus telah meneror klien kami,” ujar Slamet.

Sebelumnya, bahwa S terjerat Pinjol bahkan sampai 24 aplikasi pinjol (19 diantaranya ilegal). Dia membutuhkan uang untuk biaya kuliah. Bunganya cukup besar hingga menumpuk hingga gali lobang tutup lobang yang juga dengan pinjaman online hingga total kewajibannya membayar sekitar Rp 35 juta. (gie)

Dalam kesempatan itu, Sutiaji mengungkapkan akan mengambil alih tanggungan korban dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. “Urusan tanggungan, nanti akan di take over oleh kami,” tegasnya.

Baca juga:

• Di 10 Merchant Ini Kamu Bisa Pakai Ultra Voucher Gift Card Sebagai Alat Pembayaran
• Fashion Jumpsuit Sleeveless Beri Sentuhan Kain Maduran dengan Jargon Kemerdekaan
• Sempat Terseok Dihantam Pandemi, Anyaman Limbah Tali Plastik Tetap Bertahan

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan melunasi hutang pinjol yang menjerat korban. Dimana pinjaman tersebut berasal dari 24 aplikasi pinjol, 5 diantaranya adalah aplikasi legal. Dan baru satu pinjol yang telah dilunasi Ibu “S”.

“Akan kami carikan upaya pembayaran, namun hanya biaya pokoknya saja. Nanti akan diinventarisir berapa jumlah hutang pokoknya,” tambahnya.

Diketahui, beberapa pinjol ilegal tersebut melakukan penagihan disertai dengan cercaan dan ancaman. Bahkan, melakukan dugaan pembunuhan karakter di media sosial.

“Tidak usah takut, nanti akan kami upayakan langkah hukum. Terkait masalah pinjol, urusannya dengan OJK” tambahnya lagi.

Tak hanya itu, Wali Kota Sutiaji juga akan berupaya untuk mengembalikan pekerjaan korban sebagai guru TK.

“Nanti akan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar ibu tersebut dapat terus memberikan sumbangsihnya bagi dunia pendidikan di Kota Malang,” papar Sutiaji.

Dari kejadian tersebut, Sutiaji berpesan agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada terhadap tawaran pinjol ilegal.

“Ketimbang memanfaatkan pinjol yang menjerat, saya harap masyarakat dapat lebih memanfaatkan program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) untuk melakukan pinjaman yang sifatnya mendesak dan bukan konsumtif,” terang Sutiaji. (hms/mus/ed2)

“Pastinya, ini membuat kami prihatin. Namun, karena yang bersangkutan adalah seorang guru yayasan swasta, berarti untuk aturan kepegawaian, kami tidak bisa ikut campur. Meski demikian, kami tidak tinggal diam, karena kemarin sudah konfirmasi pada yayasan terkait. Dan teman-teman di yayasan menyampaikan bahwa sebenarnya mereka tidak kurang-kurang menolong guru yang terlilit hutang tersebut,” ungkapnya.

Baca juga:

• Bintara Otsus Kodim 0823 Situbondo Komsos Wasbang di Sekolah
• Tinjau Dua Sekolah, Wali Kota Sutiaji Pastikan Kota Malang Siap Gelar PTM
• Dikbud Kota Malang Gandeng Poltekkes Kemenkes Vaksinasi Pelajar 12 Tahun ke Atas
• Bupati Bondowoso Launching Literasi Mengaji untuk Siswa SD dan SMP

Namun, Suwarjana menyayangkan, bahwa hal ini tidak ada laporan maupun aduan dari guru yang bersangkutan, kepada Disdikbud Kota Malang. “Guru itu juga tidak pernah lapor ke kami. Justru, kami tahunya dari media. Mungkin kalau guru itu pernah melapor, kami baru bisa memberi solusi,” ujarnya.

Dijelaskan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) itu, pihaknya bisa memberi beberapa solusi. Baik itu memanggil yayasan ataupun memanggil guru untuk menemukan win win solution.

“Tapi karena guru itu tidak pernah laporan ke kami bahkan sampai detik ini, ya kami berupaya datangi yayasan. Dan kami sudah konfirmasi dengan teman-teman yayasan, insyaallah dia mengundurkan diri bukan dipecat,” kata Suwarjana.

Lebih lanjut, Suwarjana pun menghimbau pada guru-guru di Kota Malang agar tak coba-coba dengan pinjaman online. Pasalnya, pinjaman online dirasa sangat mencekik bagi peminjamnya.

“Dan harapan kami kalau ada permasalahan tolong komunikasikan dengan Dikbud. Insyaallah kami masih bisa bantu, walaupun tidak secara penuh. Kan kami juga ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan sebagainya,” bebernya.

Bagi Suwarjana, bantuan akan diberikan sepanjang mampu dipertanggung-jawabkan. Selain itu juga harus melalui proses kajian yang mendalam.

“Kemudian kita lihat permasalahannya dan harus kita kaji. Apakah melakukan pinjaman untuk meningkatkan sumber daya mereka atau apa. Tapi prinsipnya tetap, harus melapor ke kami,” paparnya. (mus/sit)

“Online shopping itu memudahkan customer. Bank Indonesia sangat mendukung, karena berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Makin mudah maka pertumbuhannya makin cepat. Saya berpesan, walaupun belanja online itu mudah, namun jangan terlalu konsumtif, seperlunya saja. Karena kemudahan itu kan hanya daya tarik,” jelas Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan BI Propinsi Jawa Timur, kepada Memo X, usai mengisi seminar bertajuk “Urgensi sistem pembayaran dan peran strategis Bank Sentral dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia” di gedung Pascasarjana FEB UB lantai 7, Kamis (14/2/2019).

Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan Setyo Tri Wahyudi, PhD. (rhd)

Difi menambahkan, Indonesia mampu memulai gerakan non tunai untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Hal ini sekaligus sebagai literasi keuangan baik secara positif maupun negatif. “Semua sistem itu bagus, namun juga ada konsekuensi resiko yang harus ditanggung konsumen. Misal deposit, debit tagihan untuk pembayaran hutang. Jadi jangan terlalu manja dengan kemudahan, namun resikonya akan memberi kerugian tersendiri. Harus hati-hati, terlebih dengan sistem lending, harus paham resikonya,” tambah Difi.

Gerakan non tunai dikenalkan sejak 2013, namun lambat karena masih banyak pihak yang belum siap. Transaksi tunai juga tidak bisa dihilangkan, seperti transaksi di daerah terpencil. “Kalau belum siap ya nggak papa jangan dipaksakan. Karena selama ini mereka masih menerima uang tunai. Tidak perlu memaksa, tunggu prosesnya. Lama kelamaan mereka juga akan bisa beradaptasi,” ungkap Difi.

Kepala Perwakilan BI Propinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah. (rhd)

Online shopping atau Fintech juga turut mempengaruhi kurs rupiah. Dengan kemudahan sistem, banyak pula konsumen luar negeri yang berbelanja produk Indonesia. Khususnya di bidang UMKM, pangan, dan lainnya. “Untuk menguatkan rupiah, kita harus menguatkan ekspor dan cari devisa yang banyak. Contohnya sektor pariwisata, dapat mendatangkan devisa,” tandas Difi.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan FEB UB, Setyo Tri Wahyudi, PhD, mengatakan dalam online shopping, harga bukan menjadi prioritas utama. Namun kemudahan memperoleh barang tanpa perlu membuang tenaga dan waktu untuk memenuhi kebutuhan itu yang dicari konsumen.

“Keuntungannya ga seberapa, misal Rp 1.000 dikalikan berapa dari jumlah penduduk sebagai konsumen. Contohnya Flash Sale Bukalapak, harga emas 50 gram Rp 30 juta dijual hanya Rp 12.000. Peminatnya sangat banyak, meski hanya 1 pembeli terpilih yang beruntung. Program ini menarik dan mampu menjadi mindset bahwa belanja di Bukalapak itu murah. Nah fungsi bank sentral untuk menjaga inflasi dalam transaksi tersebut,” terang Setyo. (adn/yan)

Direktur Utama PT. BPR Surya Artha Utama Renny Wulandari menyampaikan, bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, pihaknya telah menawarkan solusi lain, yakni melalui jasa pinjaman kelompok di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR Surya Artha Utama sebagai perusahaan pelat merah milik Pemkot Surabaya dipastikan siap membantu warga.

“Saat ini BPR sudah menjangkau masyarakat Surabaya. Bahkan tidak hanya Surabaya, sekitar Surabaya juga ada, Sidoarjo dan Gresik,” katanya, Kamis (14/2/2019).

Renny,– sapaan lekatnya –, menyampaikan selain memberikan kemudahan pembiayaan kredit bagi kelompok usaha, pihaknya juga menghimpun tabungan dan deposito dengan suku bunga rendah. Bahkan dengan persyaratan yang cukup mudah dan cepat. Terlebih, bagi kelompok masyarakat yang tertarik untuk melakukan pinjaman, cukup hanya satu orang yang memberikan jaminan.

“Dari kelompok itu, tidak perlu satu anggota memberikan satu jaminan, namun bisa diwakilkan atas nama ketua kelompok. Cukup satu kelompok ini, dibackup satu jaminan, misal dari ketua kelompoknya,” papar perempuan berkerudung ini.

Ia menambahkan ke depan pihaknya bakal intens melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menawarkan pinjaman dana dengan bunga yang cukup rendah melalui BPR. Dengan begitu, pihaknya berharap, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman, meskipun mereka tidak mempunyai jaminan.

“Nanti kita akan intens sosialisasikan ke RT/RW melalui komunitas-komunitas masyarakat, itu kita bisa memberikan pinjaman kelompok, istilahnya tanggung renteng,” pungkasnya.(est/ano/yan)

Penipu beraksi saat Mulyono menerima pesan pendek elektronik (SMS) dari seseorang bernama Arif Mulyana dengan mengatasnamakan koperasi simpan pinjam Sehati Makmur Bersama. Alamatnya tertulis di Sukabumi Jawa barat.

Isi sms itu tentang promo pinjamam online dengan syarat yang begitu mudah yaitu tidak menggunakan jaminan hanya menggunakan Kartu Identitas Penduduk (KTP).

RUGI : Mulyono korban Penipuan Pinjaman Online. (yud)

Mulyono yang sangat membutuhkan uang langsung merespon sms itu dan menghubungi melalui telepon dan Wathsaap (WA).

“Karena memakai alamat lengkap dan Tanpa Jaminan hanya menggunakan Identitas (KTP) saya percaya, ” kata Mulyono, Sabtu (19/1/2019) siang.

Setelah perbicangan telepon dan WhatsApp sambung Mulyono, dia pun langsung memutuskan untuk pinjam sebesar Rp 5 juta dengan melengkapi syarat yang ditentukan yakni dengan membayar uang deposit sebesar Rp 500 ribu .