Gubernur Jatim Lantik Walikota dan Wakil Walikota Batu

Memontum Surabaya–Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Hj. Dewanti Rumpoko sebagai Walikota Batu dan Ir. H. Punjul Santoso, SH, MM sebagai Wakil Walikota Batu masa jabatan Tahun 2017-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12/2017).  Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri nomor 131.35 – 3173 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Batu dan SK Mendagri nomor 132.35 – 3174 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Batu.

Kepada Walikota yang baru saja dilantik, Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim ini menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan keduanya untuk menjadi dwi tunggal hingga akhir masa jabatan serta memahami fungsi dan tugas masing-masing.

Pakde Karwo juga mengingatkan pentingnya masalah penguasaan dan pengendalian keuangan. Dimana dalam undang-undang diatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke gubernur dan gubernur ke bupati/walikota.

“Bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan kepala OPD di setiap OPD. Ini masalah yang sangat penting,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan terimakasih kepada walikota sebelumnya, Eddy Rumpoko yang telah berjasa membangun Batu sehingga menjadi daerah yang tingkat kesejahteraan meningkat, pertumbuhan ekonominya bagus dan penanggulangan kemiskinan sangat baik.

Ditambahkannya, Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata mempunyai potensi yang luar biasa. Dalam bidang pariwisata, dari total 56 juta jumlah wisatawan nusantara, sebanyak 25 persen berwisata di Malang raya, termasuk Batu. Tak hanya itu,  Batu juga memiliki potensi di sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor  dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 18,08%, dari 17 sektor yang menyumbang PDRB kota ini. Kedua, sektor pertanian sebanyak 16,20 persen dan ketiga sektor pariwisata sebesar 12,35 persen.

Pakde Karwo juga mengingatkan kepada pasangan yang baru saja dilantik untuk menepati janji kampanye dan menuangkannya dalam RPJMD. Selanjutnya, DPRD Kota Batu harus mengecek betul apakah janji kampanye yang kemudian menjadi RPJMD tersebut ada konsistensinya dengan RPJMD Provinsi dan nawacita Presiden.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, lanjutnya, mempunyai kewajiban mengawasi dan membina Bupati/Walikota. Salah satunya untuk tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945, termasuk  menjaga jangan sampai ada ormas yang tidak sesuai dengan kedua hal tersebut. “Ini tugas yang sangat ideologis yang harus dijaga oleh Walikota, Wakil Walikota Batu bersama DPRD,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo mengingatkan kembali soal akuntabilitas anggaran salah satunya melalui e-budgeting. Ini penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah detail. “Konsep e-budgeting ini salah satu cara untuk mewujudkan clean governance,” katanya.

Pakde Karwo juga mengingatkan walikota untuk hati-hati apabila terdapat kenaikan anggaran di OPD yang tidak diketahui Sekda. “Disinilah biasanya pemerasan dan penyuapan terjadi,” ujarnya.

Ingatkan Kader PKK Tetap Netral

Selain Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK Kota Batu dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batu masa jabatan 2017-2022 yakni Wibi Asri Punjul Santoso, oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si.

Pelantikan Ketua TP PKK ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 08/KEP/PKK.PROV/XII/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kota Batu tanggal 18 Desember 2017.

Dalam sambutannya, Bude Karwo, sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim mengingatkan bahwa gerakan TP PKK sifatnya independen, netral dan tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu. Ia berpesan agar independensi ketua PKK harus diutamakan.

Bude Karwo menjelaskan bahwa salah satu program yang menjadi perhatian TP PKK adalah bidang kesehatan keluarga dan lingkungan. “Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan pola hidup bersih, penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta pencegahan penyakit menular,” jelasnya.

Menurutnya, tingkat AKI nasional saat ini dari 228/100 ribu kelahiran hidup meningkat menjadi 359/100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan target MDG’s sebesar 102/100 ribu kelahiran hidup.

Di Jatim sendiri, lanjutnya, AKI  turun menjadi 91/100 ribu kelahiran hidup. Hal tersebut karena TP PKK Prov Jatim terus memberikan pendampingan pada ibu hamil beresiko tinggi, dimana hingga saat ini sebanyak 4.988 ibu hamil dengan resiko tinggi sudah dilakukan pendampingan.

“Ke depan kami sepakat harus zero, sehingga upaya pendampingan bagi ibu hamil resiko tinggi sangat diperlukan,” katanya.

Ditambahkannya, AKB Kota Batu sendiri sudah sangat bagus, yakni 22/1.000 kelahiran hidup. Angka ini di bawah AKI Provinsi Jatim sebesar 23/1.000 kelahiran hidup. “Jumlah ini sudah on the track karena target MDG’s 23/1000 kelahiran hidup,” terang isteri Gubernur Jatim ini.  (dew/nhs/yan)