Hukum & Kriminal
Bandingkan DPRD dengan Pelacur, Seorang ASN di Probolinggo Dilaporkan Pencemaran Nama Baik
![Bandingkan DPRD dengan Pelacur, Seorang ASN di Probolinggo Dilaporkan Pencemaran Nama Baik](https://memontum.com/wp-content/uploads/2023/05/Bandingkan-DPRD-dengan-Pelacur-Seorang-ASN-di-Probolinggo-Dilaporkan-Pencemaran-Nama-Baik-e1684934326543.jpg)
Memontum Probolinggo – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan dugaan pencemaran nama baik. Dugaan itu dilaporkan, setelah sebelumnya atau Rabu (10/03/2023) lalu, sang terlapor diduga menyampaikan pernyataannya yang membandingkan anggota dewan dengan pelacur. Peristiwa itu, berlangsung saat acara sosialisasi perencanaan areal tembakau musim tanam tahun 2023, yang digelar oleh Dinas Pertanian (Disperta) di Ruang Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.
Akibat pernyataan yang disampaikan itulah, BK DPRD melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui Kuasa Hukumnya, Nur Sidiq. “Kami melaporkan oknum ASN, atas dugaan penghinaan yang menyatakan pelacur lebih mulia dari pada anggota dewan,” katanya, Rabu (24/05/2023) tadi.
Kemudian, Nur Sidiq menambahkan, bahwa pelaporan dugaan pencemaran nama baik itu dilaporkannya pada Selasa (23/05/2023) kemarin, “Laporannya itu kemarin (Selasa, red). Kami sudah ke Polres Probolinggo,” tambahnya.
Baca juga:
- Hari UMKM Nasional, Bupati Jember Raih Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM
- Gempa Dangkal Kekuatan Magnitudo 4,9 Goyang Bali
- Tingkatkan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat, Menparekraf Sampaikan Perkuatan Sektor Parekraf
- Bersenjata Parang dan Pistol Mainan, Dua Pelaku Perampokan Minimarket Diringkus Polisi
- Implementasikan Program Pengelolaan Sampah LSDP, Kota Malang Diusulkan Anggaran Rp 187 Miliar
Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, pun telah bersepakat untuk melanjutkan pernyataan kontroversi itu ke ranah hukum. Sementara, sampai saat ini belum ada permohonan maaf dari terlapor.
“Semua dewan sudah sepakat untuk dilanjut ke ranah hukum, karena ini menyangkut nama institusi DPRD. Kalau meminta maaf, ya dimaafkan. Namun, proses hukum tetap berlanjut,” katanya.
Kasatreskrim Polres Probolinggo, Iptu Chmad Doni Meidianto, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima berkas laporan tersebut. “Berkas laporan masih belum kami terima. Tetapi kami dapat informasi kalau sudah laporan ke SPKT Polres,” katanya. (nun/pix/sit)