Rembuk Stunting dan Komitmen Kolaboratif Jadi Upaya Konvergensi Penurunan Stunting di Kota Malang

Memontum Kota Malang – Aksi konvergensi percepatan dan penurunan angka stunting di Kota Malang, terus dilakukan. Seperti melalui program rembuk stunting, yang digelar oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Rabu (30/08/2023) tadi.

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang turut hadir menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, menekankan jika dalam upaya penurunan angka stunting dibutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak. Termasuk, beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

“Melalui kegiatan tadi, itu sudah bagus. Kita sepakati dalam penandatangan komitmen bersama di berita acara dan ini mengikat kita dalam arti perangkat daerah untuk dapat menjalankan program sebaik-baiknya. Saya juga menggaris bawahi, ada institusi yang juga kerja sama antara pemerintah daerah dengan berkaitan pada anak remaja yang akan menikah. Sehingga, semua taat pada kerja sama dan supaya mengikat,” jelas Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Pria yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, itu juga menyampaikan jika anggaran penurunan angka stunting tersebut yakni sebanyak Rp 300 miliar lebih dan itu telah tersebar di OPD terkait. Seperti pada Dinas Kesehatan, Dinsos P3AP2KB, Dispendukcapil, DPUPRPKP, Dispangtan serta Diskominfo.

Baca juga:

“Salah satu contohnya seperti kegiatan yang ada di Dispangtan, yaitu gemar makan ikan dan urban farming. Seperti yang waktu itu telah kita lakukan bersama dengan masak olahan ikan. Kalau itu dilakukan di wilayah-wilayah dan indikasi anaknya di situ, kan kena betul. Bukan formalitas atau seremonial tapi langsung action,” paparnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika target dari penurunan angka stunting di tahun 2023 berdasarkan data SSGI yaitu diangka 16 persen, dari angka 18 persen di tahun 2022 lalu. Namun, berdasarkan bulan timbang di tahun 2022 angka stunting tersebut yaitu 9,09 persen, sedangkan di tahun 2021 yaitu 9,41 persen, di tahun 2020 yaitu 14,53 persen.

“Harapannya supaya target bisa tercapai, yaitu diangka 16 persen pada tahun 2024. Tapi semoga di tahun 2023 ini kita sudah bisa 14 persen dan itu start pertama. Berikut di tahun 2024 sampai tahun 2030 sudah bisa tuntas,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai kelurahan yang menjadi perhatian, pihaknya menyampaikan jika hal tersebut dinamis. Sebab, angka kelahiran akan terus ada begitupun juga dengan angka kematian yang terus bertambah.

“Seluruh kelurahan itu sebenarnya jadi atensi kita. Oleh karena itu tim percepatan tiap kelurahan harus betul-betul memahami wilayahnya. Hari ini ada berapa bayi yang lahir, ibu hamil berapa. Termasuk angka kematian ibu, kelahiran anak, itu supaya update terus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika dalam upaya penurunan angka stunting tersebut, pihaknya menyiapkan upaya pencegahan preventif dalam mencegah risiko stunting. “Jadi yang kami lakukan pertama, itu sosialisasi kepada calon pengantin (catin) baik yang sudah mempunyai rencana untuk menikah maupun yang belum. Kemudian kami juga bekerjasama dengan KUA. Jadi ada yang pra nikah 3 bulan itu untuk mendapatkan sosialisasi,” ucap Donny.

Pihaknya juga menyampaikan, jika anggaran untuk penurunan angka stunting pada Dinsos P3AP2KB yaitu sekitar Rp 1 miliar lebih. Itu lebih dipergunakan untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos), kemudian untuk petugas pendamping keluarga dan untuk dapur sehat. (rsy/sit)