Rakor Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB, Pemkab Lumajang Gandeng TNI dan Polri untuk Optimalkan PAD

Memontum Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah taktis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggandeng jajaran TNI dan Polri, dalam pengamanan pemungutan pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang dikenal sebagai Pajak Galian C.

Komitmen ini disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (09/07/2025) tadi. Dalam Rakor itu, turut hadir Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adhi Kusuma, Danyonif 527/BY, Dansubdenpom Lumajang, serta pejabat terkait.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang dalam Rakor itu menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata soal angka, tetapi merupakan bagian dari upaya sistemik menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan aparat keamanan diperlukan guna memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran pendapatan.

“Saya sengaja meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam pengamanan pemungutan pajak MBLB. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan tugas meningkatkan PAD ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat Lumajang,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa keterlibatan TNI-Polri bersifat mendukung dan tidak masuk dalam ranah teknis pemungutan pajak, yang tetap menjadi kewenangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). “Kami sangat berterima kasih atas kesediaan TNI-Polri untuk turut menjaga proses ini tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan di lapangan. Dirinya menekankan, bahwa disiplin dan kejujuran dari para petugas pemungut pajak akan menjadi kunci keberhasilan skema baru ini.

“Kita sudah mendapat dukungan pengamanan dari TNI-Polri. Maka, kita juga wajib menjaga kehormatan dan integritas kita dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada celah yang mencoreng kepercayaan publik,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lumajang, dalam menutup kebocoran PAD dari sektor potensial yang selama ini rawan manipulasi. Pajak MBLB, yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan rakyat dan konstruksi, merupakan salah satu sumber pendapatan penting daerah, namun sering kali menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penertiban.

Dengan skema pengawasan terpadu yang melibatkan unsur keamanan dan penguatan integritas petugas, diharapkan PAD Kabupaten Lumajang dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Lebih jauh, inisiatif ini mempertegas arah kebijakan daerah yang berani, partisipatif, dan berorientasi pada reformasi fiskal di tingkat lokal. (kom/adi/gie)