Bupati Banyuwangi dan Kajari MoU Optimalisasi Tugas Pemerintahan

Memontum Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, perkuat kolaborasi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kerja sama ini terjalin, melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) antara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Suhardjono, di Ruang Rempeg Jogopati.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat. Karena menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi. Sehingga, sinergi bersama ini sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. “Saya berharap kerja sama yang terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” kata Bupati Ipuk, Jumat (24/01/2025) tadi.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan Kejari, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum. “Terutama upaya preventif yang bertujuan untuk kembali mengingatkan aturan yang berlaku. Terkadang, PNS dalam melakukan pekerjaan ini kurang memahami aturan. Sehingga, memerlukan pendampingan hukum dari Kejari,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Banyuwangi, Suhardjonoz, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan fokus pada aspek hukum. Meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum.

Ditambahkannya, analisa hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan, apalagi terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan.

“Termasuk pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Banyuwangi,” tambahnya. (kom/bwi/gie)