Digitalisasi Bansos Bakal Diperluas di 41 Lokasi, Bupati Banyuwangi Diminta Tularkan Kiat Sukses

Memontum Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi piloting perdana Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), diminta untuk berbagi kiat sukses di hadapan para kepala daerah, Selasa (03/02/2026) tadi. Hal ini dilakukan, setelah pemerintah pusat berencana memperluas program ini di 41 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu secara langsung diminta untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi, dalam mengawal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, Bupati Ipuk mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Disampaikan Bupati Ipuk, proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini, mengandalkan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tidak semuanya punya handphone,” kata Bupati Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Bupati Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Adapun mereka, terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Bahkan, lebih dari 4 ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos ini,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Di tempat yang sulit sinyal, tambahnya, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, warga dibantu untuk melakukan pendataan.

“Kami jadwalkan antar desa. Sehingga, sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut sinyal, biar tidak lemot,” tutur Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Diantaranya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Diantaranya, dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB, Rini Widyantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (kom/bwi/gie)