Sukses di Program Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk Diminta Mendagri Berbagi Pengalaman dengan Kepala Daerah

Memontum Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diminta pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman dengan kepala daerah se-Indonesia, terkait penerapan Program Digitalisasi Bansos. Program ini, bakal diterapkan secara nasional setelah melalui tahapan piloting di Kabupaten Banyuwangi.

Acara yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) itu, berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (04/12/2025) tadi. Kegiatan ini, diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Bahkan, total terdapat sekitar 900 peserta baik offline maupun online, yang turut serta dalam sosialisasi tingkat nasional ini.

Hadir dalam forum itu, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menpan RB, Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos, Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Kepala Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan lembaga negara lainnya.

Mendagri Tito mengatakan, bahwa pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran. “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi, yang terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya di Banyuwangi, mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Sehingga, mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi. Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan di 32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” puji Luhut, di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

Baca juga :

Bupati Ipuk lantas memaparkan, sejumlah langkah yang dilakukan untuk turut menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dirinya menyebutkan, keterlibatan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

“Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan Bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Bupati Ipuk.

Ada ribuan agen Perlinsos digital, yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

“Pelibatan agen ini, untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima Bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Bupati Ipuk.

Pelaksanan digitalisasi Bansos, imbuh Bupati Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan Bansos bisa mendaftarkan diri.

“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” jelas Bupati Ipuk.

Kecepatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Perlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober, mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben. (kom/bwi/gie)