Dukung RPJMD Kota Malang, Fraksi Nasdem-PSI Tekankan Frugal Living dan PAD yang Progresif

Memontum Kota Malang – Pasca Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang menyampaikan konferensi pers terkait dukungannya. Namun, dengan catatan penting yang menyoroti semangat efisiensi birokrasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Fraksi Nasdem-PSI, Dito Arif Nurakhmadi, mengatakan bahwa pihaknya memandang RPJMD tersebut sebagai wujud konkret dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yang diusung oleh partainya. Menurutnya, nilai perjuangan dari Partai Nasdem dan PSI telah tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut.

“Visi-misi yang kami titipkan dalam proses pengusungan Wahyu dan Ali harus benar-benar dikolaborasikan dalam program-program pembangunan. Dalam kajian kami, narasi RPJMD ini sudah sangat luar biasa, baik dari sisi kebijakan, program maupun target-target yang dicanangkan,” kata Dito, saat konferensi pers bersama media, Kamis (10/07/2025) tadi.

Namun demikian, Fraksi Nasdem-PSI memberikan catatan khusus terkait kemampuan keuangan daerah. Dito menilai bahwa struktur APBD Kota Malang belum sepenuhnya optimal untuk menopang target besar dalam RPJMD.

“Kami meyakini APBD Kota Malang bisa mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Ini realistis dan bukan halusinasi, apalagi jika potensi PAD digali secara progresif dan produktif,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam hal ini Fraksi Nasdem-PSI juga menekankan pentingnya konsep frugal living dalam birokrasi, yakni belanja yang hemat namun berorientasi hasil. Mereka juga mendorong pendekatan reinventing government untuk menciptakan layanan publik yang optimal.

Lebih lanjut fraksi Nasdem-PSI juga menegaskan, pentingnya memasukkan lima program unggulan yang sebelumnya menjadi janji kampanye kepala daerah ke dalam dokumen RPJMD. Diantaranya, pemberian insentif Rp 50 juta per RT, beasiswa pendidikan gratis, seragam sekolah gratis, penyelenggaraan 1.000 event di Kota Malang dan penyelesaian persoalan seperti banjir, kemacetan hingga parkir.

“Tanggung jawab kami tidak hanya berhenti pada persetujuan dokumen ini. Kami akan mengawal implementasinya dalam RKPD dan Renja OPD secara berkelanjutan,” tegas Dito.

Fraksi NasDem-PSI juga menyampaikan pandangan, bahwa Kota Malang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Seperti pengelolaan pajak hiburan, optimalisasi aset pemda, kerja sama pengelolaan parkir hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif.

“Kota Malang adalah kota kedua terbesar setelah Surabaya yang terus tumbuh, dengan daya tarik investasi yang besar. Sudah saatnya kita mandiri secara fiskal, tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat,” imbuh Dito. (rsy/sit)