Gelar Raker bersama OPD Mitra, Komisi I DPRD Trenggalek Berharap Tak Ada Silpa di 2023

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Aula Kantor DPRD Trenggalek. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di tahun 2022, tidak boleh terulang di tahun ini.

“Hari ini kita panggil OPD mitra Komisi I dan membahas pelaksanaan kegiatan. Baik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022, maupun yang akan dilaksanakan tahun ini. Kita tidak ingin Silpa di tahun 2023 tinggi, seperti yang terjadi di tahun kemarin. Karena, masih banyak infrastruktur kita yang rusak serta masyarakat banyak yang mengeluhkan,” ucap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, Rabu (03/05/2023) tadi.

Dikatakan Alwi, pembahasan ini merupakan langkah awal agar kedepannya perencanaan dan pelaksanaan bisa sejalan. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap nantinya.

“Kalau ditanya penyebab dari Silpa tinggi adalah belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja modal di beberapa OPD. Namun, OPD yang dimaksud bukan leading sektor Komisi I, tapi kita meminta perencanaannya untuk diperbaiki sehingga perencanaannya bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, siapa yang bertanggungjawab terkait tingginya Silpa. Apakah Bappeda atau Pemerintah Daerah. Pihaknya menekankan kepada Bapeda, agar dalam membuat perencanaan bisa direalisasikan. Dan jangan membuat perencanaan yang justru tidak bisa direalisasikan.

Baca juga :

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

“Untuk prioritas perencanaan tahun 2023, sesuai penjelasan dari Bapeda tadi. Bupati Trenggalek running memprioritaskan pada infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Akan tetapi kita lihat saja nanti di lapangan apakah penanganan infrastruktur bisa tertangani lebih cepat,” terang Alwi.

Untuk prioritas insfrastruktur, sambungnya, peningkatan jalan Ngampon-Sukosari, jembatan Plengkung Bendo. Serta pelebaran jalan lintas selatan (JLS) menuju pelabuhan niaga, karena rencananya ada kapal kapal besar yang singgah sehingga membutuhkan akses jalan lebar tapi anggarannya dari APBN.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti tentang tambang galian C karena dinilai sangat memberikan kontribusi penyebab kerusakan jalan yang sangat signifikan.

“Kita ingin sesuai metrik volume. Jangan sampai, tonasenya besar tapi tidak sesuai laporannya. Karena dia sistemnya melaporkan sendiri, menambang berapa dan membayar berapa. Kita ingin, laporannya sesuai jangan sampai mereka menambang 100 kubik yang dilaporkan 10 kubik, jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

Terkait target PAD Kabupaten Trenggalek, Politisi PKS ini menyebut dari minerba sebesar Rp 1,4 miliar. “PAD kita dari minerba sekitar Rp 1,4 miliar. Tetapi di tahun 2022 kemarin, masih mencapai Rp 1,1 miliar. Ke depan kita akan melakukan sidak ke lokasi tambang agar PAD itu bisa tercapai,” papar Alwi. (mil/sit)