Komisi I DPRD Trenggalek Kembali Pertanyakan Kesombongan Jabatan di Beberapa Eselon

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek gelar rapat kerja bersama eksekutif guna menindaklanjuti pengisian kekosongan Jabatan Tinggi Pratama (JPT), Eselon III dan IV.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengundang eksekutif dalam rangka menanyakan kelanjutan pengisian jabatan yang masih kosong setelah kemarin sudah terisi untuk pejabat Eselon II dilantik sebanyak tujuh jabatan. Sedangkan, ada empat lainnya masih kosong.

“Kemarin Bupati Trenggalek baru melantik tujuh pejabat Eselon II dan masih menyisakan empat jabatan yang belum terisi. Empat jabatan itu adalah Kepala Dinas Dukcapil, Satpol PP, Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan SDM serta Dinsos P3A,” ungkap Alwi saat dikonfirmasi, Rabu (07/06/2023) siang.

Dikatakan Politisi PKS ini, terkait pengisian jabatan Kepala Dinas di Dukcapil saat ini masih menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sedang untuk kantor Satpol PP, Kepala Dinasnya harus mempunyai sertifikat penyidik PNS.

Bacanjuga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sambil menyiapkan sesuatunya kemungkinan Dinas Dukcapil dan Dinas Satpol PP yang akan terisi terlebih dahulu karena tinggal menunggu rekomendasi,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut, jika dua jabatan Eselon II, yakni Dinas Dukcapil dan Dinas Satpol PP sudah terisi. Maka eselon dibawahnya akan mengikuti. Jika rekomendasinya pada Juni mendatang turun, maka eselon lainnya akan segera diisi.

Alwi mendorong, agar kekosongan jabatan tersebut segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. “Kalau ada kekosongan dibeberapa titik, tentu ada yang tidak berfungsi. Sementara dengan terisinya kekosongan jabatan tersebut, tentu saja pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Sedangkan kalau mau dirampingkan, ya dirampingkan saja.Tapi jangan jabatannya yang dikosongkan,” sambungnya.

Selanjutnya, dirinua menegaskan tentang gaji PNS yang dianggarkan di tahun 2023 dihitung semua jabatan terisi. Padahal prakteknya, masih ada jabatan-jabatan yang kosong. Sehingga, tunjangan itu tentunya berbeda.

“Kita minta untuk dihitung dari kekosongan tersebut berapa silpa-nya. Sehingga, bisa dialihkan ke pos yang lebih penting,” terangnya. (mil/sit)