Lantik Pejabat Tinggi, Menteri Trenggono Minta Kawal Terus Program Prioritas KKP

Memontum Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Senin (21/06) tadi.

Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menyampaikan imbauan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus mengawal program-program prioritas KKP hingga tercapai.

Baca Juga:

• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Kemenparekraf Gandeng Platform Kitabisa untuk Pembiayaan Tanpa Bunga Desa Wisata
• KPK Tetapkan Gubernur Kalsel, Kepala Dinas, Kabid, PPK hingga Pengepul dan Swasta Tersangka Suap Pengadaan

“Untuk seluruh pejabat yang dilantik, agar dapat menggerakkan seluruh pegawai di KKP mengawal pencapaian target-target dalam program prioritas KKP, yakni devisa negara, PNBP dan pajak, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Menteri Trenggono.

Pejabat Madya yang dilantik tersebut yaitu TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya (PB), dimana sebelumnya Tebe menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Selanjutnya Muhammad Zaini juga dilantik sebagai Dirjen Perikanan Tangkap (PT) setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang kini posisi tersebut diduduki oleh Budi Sulistiyo yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama.

Selain Pejabat Madya, terdapat 10 Pejabat Pratama yang turut dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mansur. Direktur Perbenihan, Nono Hartanto. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Halid K. Jusuf. Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah. Inspektur I, Teuku Nilwan. Inspektur II, Lutfi. Inspektur IV, Lina Herlina. Kepala PPS Kendari, Rahmat Irawan. Kepala PPS Nizam Zahman, Bagus Oktori Sutrisno, serta Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, Heri Yuwono.

Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KKP ini telah melalui tahapan sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dimulai dari manajemen karir, metode pencarian kandidat, penilaian kompetensi, pembobotan nilai, manajemen kinerja, hingga upaya pengembangan kompetensi para kandidat. Hal ini merupakan implementasi Sistem Merit dimana seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya proses yang ketat ini, KKP diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di setiap pengajuan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Lebih lanjut dengan adanya pimpinan baru KKP yang dilantik, Menteri Trenggono pun memberikan arahan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu melaksanakan kegiatan yang menjadi terobosan dan program prioritas KKP, yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Selain itu dia juga mengimbau agar seluruh kegiatan KKP dapat dilakukan dengan prinsip Ekonomi Biru. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga turut menekankan bahwa profesionalitas dan sinegitas yang kuat antar unit kerja merupakan kunci utama keberhasilan Program Terobosan KKP.

Sinergitas yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Teknis bersama Badan dapat melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir dengan memperhatikan market driven dan adanya quality assurance dalam setiap tahapan proses. Sementara itu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai decission support system mengawal mulai dari penyusunan regulasi, programming and budgeting, pengelolaan keuangan, BMN dan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, penguatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk peningkatan kapabilitas para auditor, serta penyediaan data dan sistem informasi yang handal. “Seluruh Pejabat Tinggi KKP beserta jajarannya dapat bekerja secara profesional, mampu menerjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program, kegiatan, dan sasaran-sasaran kinerja yang terukur, serta mampu melaksanakan dan mengendalikannya secara tertib. Selain itu pegawai KKP diharapkan pula dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional sehingga diharapkan seluruh jajaran di KKP dapat menjadi lebih berakualitas, berkeahlian, dinamis, dan terampil,” harap Menteri Trenggono sekaligus menutup sambutannya. (hms/kkp/aye/ed2)