Menko PMK Puji Konsistensi Pemkab Banyuwangi dalam Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting

Memontum Banyuwangi – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja selama dua hari yaitu Kamis (07/03/2024) dan Jumat (08/03/2024) tadi di Banyuwangi. Dalam kesempatan Kunker itu, Menko memberikan mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.

“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus, yaitu berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional, sebesar 1,12 persen,” kata Menko Muhadjir saat didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, ketika meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (08/04/2024) tadi.

Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi, lanjutnya, terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen pada 2020, menjadi 0,99 persen pada 2022 dan kini tersisa 0,43 persen di 2023.

Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar. Insentif tersebut, secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.

Baca juga :

Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Menko berharap, Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujarnya.

Selain penanganan kemiskinan, Menko Muhajir saat di Banyuwangi juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi. “Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (Posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan,” terang Muhadjir.

Terkait bantuan pangan, menurutnya, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Menko berharap, bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg selama 6 bulan mulai Januari – Juni 2024. (kom/gie)