Pastikan Kesiapan Proyek Percontohan Sekolah Rakyat, Wali Kota Probolinggo Tinjau Sarana dan Prasarana Aset

Memontum Kota Probolinggo – Untuk memastikan kelancaran program pemerintah pusat melalui Sekolah Rakyat, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, meninjau beberapa aset pemerintah kota yang akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan program, Jumat (28/03/2025) tadi. Beberapa aset yang ditinjau, diantaranya adalah Rusunawa Mayangan (Kronong), SD Negeri Mayangan 4, Balai Benih Ikan Kedung Asem serta beberapa titik di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Jrebeng Kulon.

Program ini, ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sementara beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam peninjauan, mencakup rasio siswa dengan ruang belajar, rencana kebutuhan ruangan, sarana dan prasarana penunjang serta luasan aset yang tersedia.

Wali Kota Aminuddin menyampaikan, bahwa Kota Probolinggo telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kita salah satu alternatif utama dari Kemensos untuk menjadi tempat percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia. Makanya, kita sekarang siap-siap ini. Pada pagi hari ini, saya ingin memastikan bahwa kesiapan itu berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” kata Wali Kota Probolinggo.

Dari hasil peninjauan, Wali Kota Probolinggo menilai bahwa fasilitas di Rusunawa Mayangan (Kronong) dan SD Mayangan 4, paling cocok untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo. Dirinya juga menegaskan, kesiapan pemerintah kota untuk merealisasikan proyek ini.

“Alhamdulillah, kita dari segi lahan siap. Kemudian dari segi untuk percepatan proses pembelajaran, artinya penggunaan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dalam hal ini Rusunawa, kemudian ada SD yang tidak termanfaatkan, itu sudah siap. Kemudian nanti mulai proses pembangunan,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Wali Kota berharap, pada tahun ajaran baru nanti, Sekolah Rakyat dapat dibuka untuk jenjang SMP atau SMA dengan tetap memperhatikan keputusan dari pemerintah pusat. “Kalau melihat perkembangannya, di SMP atau SMA nanti, kita ikuti perkembangan nanti ya,” tambahnya.

Sementara itu, sebagai leading sektor Program Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Kepala Dinas Sosial PPPA, Rey Suwigtyo, menyampaikan bahwa setelah lokasi ditetapkan, pembangunan serta proses seleksi peserta didik akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. “Proyek ini kan sifatnya nasional, dari pusat ke daerah, kita hanya menyediakan area saja untuk dibangun oleh pemerintah pusat, sama kita menyediakan untuk siswa. Itupun nanti yang melakukan seleksi dari pemerintah pusat juga. Jadi kita sekali lagi hanya menyediakan lahan sama anak-anak kota untuk masing-masing jenjang pendidikan,” terang Tiyok-sapaan akrabnya

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Yakni sebagai upaya untuk memutus mata rantai dari kemiskinan di Indonesia.

“Karena harapannya inikan betul-betul memutus mata rantai kemiskinan. Jadi, anak-anak yang memang mau mengubah dirinya ya. Jadi semangat untuk belajar, ini harapannya harus mau di boarding school (asrama, red). Artinya, tidak kumpul dengan keluarga tetapi full di boarding school. Sehingga, bisa dicetak karakternya. Kemudian mereka berkelanjutan terus sampai nanti ke jenjang kuliah,” terang Kadis Siti Romlah.

Turut bersama dalam peninjauan itu, diantaranya Sekda, drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD serta kepala perangkat daerah terkait. (kom/pro/gie)