Pemkab Jember Efisiensi Energi melalui Peniadaan Open House dan Skema WFH

Memontum Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, secara resmi menginstruksikan langkah penghematan energi dan anggaran besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Kebijakan ini diambil, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional dan beban subsidi energi negara.

Salah satu poin paling krusial dalam instruksi tersebut, adalah keputusan berani untuk meniadakan tradisi open house formal di Pendopo Wahyawibawagraha, pada momentum Lebaran 1447 H ini. Keputusan ini, menandai pergeseran gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan substansi efisiensi di tengah ancaman krisis energi global dari pada seremoni yang memakan biaya operasional tinggi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi makro ekonomi. Menurutnya, lonjakan harga minyak global secara otomatis akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika konsumsi di daerah tidak dikendalikan melalui langkah-langkah konkret, beban negara akan semakin membengkak dan berisiko mengganggu stabilitas fiskal nasional.

Baca juga :

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap situasi di Timur Tengah. Ketidakstabilan di sana secara langsung memengaruhi indeks harga minyak kita. Jika kita tetap boros dalam penggunaan energi dan anggaran operasional yang tidak mendesak, kita justru memperparah beban subsidi pemerintah pusat,” kata Gus Fawait, saat memberikan keterangan pers di kediamannya Pondok Pesantren Nurul Chotib, Desa Wringinagung, Sabtu (21/03/2026) tadi.

Lebih lanjut Gus Fawait memastikan, bahwa langkah efisiensi ini merupakan upaya preventif dan bukan indikasi adanya kelangkaan stok BBM di wilayah Jember. Dirinya menjamin, bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat luas tetap dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, pemerintah daerah ingin memberikan teladan dalam pengendalian konsumsi energi.

Selain peniadaan open house, Pemkab Jember kini tengah menggodok regulasi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, ditugaskan untuk menyusun skema teknis agar kebijakan ini dapat menekan penggunaan kendaraan dinas dan operasional gedung kantor tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Gus Fawait optimis, dengan pengalaman birokrasi selama masa pandemi Covid-19, skema WFH 1 atau 2 hari dalam seminggu akan berjalan efektif dan tetap menjaga produktivitas kerja pemerintah daerah. (rio/gie/adv)