Pemkab Lamongan Fokuskan Pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Output Pelayanan Publik

Memontum Lamongan – Membuka pelaksanaan sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah tahun 2022, pada Selasa (25/10/2022) tadi di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk fokus pada pemantapan reformasi birokrasi. Meski didukung dengan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tingkat 3 nasional, juga WBK 6 kali berturut-turut, namun belum pernah diraihnya Jer Basuki Mawa Beya Award merupakan evaluasi bahwa Reformasi Birokrasi (RB) Lamongan masih perlu ditingkatkan.

Disampaikan Bupati Yuhronur, semua organisasi perangkat daerah sudah memiliki visi yang sama. Bahwa, apapun yang dikeluarkan dari APBD, harus bernuansa dan berorientasi pada hasil. Hanya saja, perlu penambahan pemantapan secara terus-menerus agar SAKIP Lamongan menjadi lebih baik.

“Untuk apa kita memantapkan SAKIP ini? Untuk apa, kita membuat RB di Kabupaten Lamongan ini bagus? Adalah, semata-mata untuk menciptakan kualitas perencanaan kita yang baik, anggaran kita yang baik dan juga kualitas pelaksanaan pelayanan yang baik. Saya yakin seyakin-yakinnya, ketika SAKIP dan RB-nya bagus, pelayanan publik pasti bagus,” ujar Bupati Yuhronur.

Baca jjga:

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Ditambahkannya, bahwa momen tersebut merupakan momen untuk menyamakan visi, mengevaluasi kembali apa yang sudah dicapai agar lebih fokus. Pihaknya juga berpesan, agar segera dilakukan percepatan terkait apa yang kurang, yang perlu dievaluasi, dan yang harus dilakukan, dengan pembuatan road map yang bisa diimplementasi.

“Mari bersama-sama kita berkomitmen, bertekad untuk mewujudkan good governance, dan juga melaksanakan manajemen pemerintahan modern, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lamongan semuanya dalam kondisi meningkat dan dalam kondisi yang bagus,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan, juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, harmonis, loyalitas, akuntabel dan kolaboratif. “Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, memudahkan komunikasi internal maupun eksternal, juga sebagai pengambilan keputusan strategis,” ungkap Moh Nalikan. (zen/gie)