Perencanaan Terpadu Jadi Langkah Pemkot Kediri Targetkan Kawasan Kumuh hingga 0 Persen

Memontum Kediri Kota – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri, Hery Purnomo, mengatakan bahwa target ke depan dalam menuntaskan kekumuhan hingga 0 persen. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan perencanaan terpadu, baik di tingkat kota melalui Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh (RP2KPK) maupun di tingkat kelurahan dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kota Kediri juga telah mengajukan bantuan APBN untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah Ketami yang direncanakan pada 2025. “Dukungan dari pemerintah provinsi, perangkat daerah, masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat mempercepat realisasi penanganan kawasan kumuh di Kota Kediri secara menyeluruh,” katanya, Senin (30/12/2024) tadi.

Diperoleh data, berdasarkan data yang dihimpun dari SK Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/171/419.033/2024, kawasan kumuh di Kota Kediri tersebar di 100 RT yang mencakup 31 kelurahan dengan total luas 137,61 hektar. Kawasan kumuh tersebut, dikelompokkan menjadi empat wilayah dengan keterhubungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Tiga diantaranya, yaitu Ngronggo, Semampir I dan Blabak I, yang merupakan kewenangan provinsi.

Baca juga :

Penilaian kekumuhan mengacu pada tujuh aspek dan 16 indikator sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Indikator tersebut, meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, air minum dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhan, kawasan di Kota Kediri termasuk kategori Kumuh Ringan dengan skor tertinggi mencapai 30 di Kelurahan Ngadirejo. Sementara dalam rapat koordinasi yang digelar pada 4 Desember 2024 lalu, disampaikan bahwa seluas 10,57 hektar kawasan kumuh berhasil ditangani.

Penanganan tersebut, mencakup kegiatan fisik seperti pembangunan dan rehabilitasi PSU, termasuk jalan, drainase, sanitasi dan sambungan air minum. Selain itu, upaya non-fisik seperti pengelolaan bank sampah dan pengangkutan sampah turut mendukung pengurangan kekumuhan. Kegiatan ini, didanai oleh APBD, APBN, CSR perusahaan dan swadaya masyarakat.

Hasilnya, 12 RT yang sebelumnya termasuk kawasan kumuh kini telah dinyatakan tidak kumuh. Bahkan saat ini, kawasan kumuh yang tersisa di Kota Kediri mencapai 127,04 hektar. (pan/sit)