Tekan Kemiskinan Ekstrem di Kota Batu, Wali Kota Aries Minta OPD Gandeng Swasta Rutin Lakukan Intervensi

Memontum Kota Batu – Angka kemiskinan ektrem masih menjadi perhatian setiap kepala daerah. Setidaknya, realita itulah yang disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, seusai menghadiri Musrenbang 2023 di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Rabu (22/02/23) tadi.

Meski Kota Batu untuk angka kemiskinan ekstrem terus positif menurun, namun pihaknya meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan dan lakukan intervensi. Sehingga, penurunan demi penurunan bisa terus dilakukan.

“Namanya kota, itu pasti ada kemiskinan. Karena, ada kesenjangan antara yang di atas dan di bawah. Maka, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengintervensi agar kemiskinan ekstrem ini semakin bisa berkurang atau hilang sama sekali,” terang Aries, Rabu (22/02/2023) siang.

Mengenai cara penurunan kemiskinan ekstrem, Aries meminta seluruh OPD turun ke masyarakat, dalam bentuk apapun. “Makanya, saya minta OPD untuk tidak mengenal apa saja. Jadi, harus turun ke seluruh masyarakat yang miskin dan apapun bentuknya harus kita intervensi,” terangnya.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Bagaimana bentuk intervensi dari OPD itu, tambahnya, dengan cara menjalin program yang dimiliki. Atau, seberapa besar kemampuan OPD tersebut, untuk merespon yang terjadi di masyarakat. Bisa jadi, dalam bentuk sedekah atau program kegiatan, mereka (OPD) harus mengintervensi setiap minggunya. “Tapi saya minta, itu seluruh OPD turun. Kalau semua turun dan belum lagi ditambah yang swasta ikut turun untuk intervensi, dipastikan kemiskinan ekstrem akan menurun. Tinggal kemauan saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tegasnya, data itu penting. Dengan data itu, maka akan bisa melihat dari ‘by name by address’. Sehingga, mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat miskin. Apakah, bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja diberikan bantuan modal, atau bagi yang tua dan janda, diintervensi terus menerus.

“Ini sesuai undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar adalah tugas negara. Kalau saya melihat, data kemiskinan sudah turun sebenarnya. Dari tahun 2021 ke 2022, sekitar 8.600 itu sudah turun sekarang 8.000. Maka, saya intervensi supaya semakin menurun di tahun 2023,” paparnya. (put/sit)