Hadiri Gelaran Diseminasi Audit Kasus Stunting, Wabup Situbondo Tekankan Evaluasi dan Sinergikan Percepatan Penurunan

Memontum Situbondo – Pemerintah Daerah Situbondo, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo, menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting di Pendopo Aryo Situbondo, Kamis (15/09/2022) tadi.

Dalam sambutannya, Wabup Hj Khoirani,  mengatakan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dijelaskan pula, bahwa stunting juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak.

Ditambahkannya, bahwa di Kabupaten Situbondo adalah salah satu lokasi fokus percepatan penurunan stunting yang ditetapkan oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Bahkan, berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Kabupaten Situbondo sebesar 23,7 persen yang tersebar di 20 desa. Sedangkan prevalensi stunting di Provinsi Jatim, sebesar 23,5 persen. Jadi, angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO.

Baca Juga :

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Oleh karena itu, tambahnya, percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. “Angka prevalensi ditargetkan dapat diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 atau sebanyak 3,5 persen penurunan setiap tahun,” ujarnya.

Maksud dari diseminasi audit kasus stunting, ujarnya, yaitu mencari penyebab terjadinya dan upaya pencegahan kasus serupa masa mendatang. Sedangkan sasarannya meliputi calon pengantin (Catin), ibu hamil (Bumil) dan ibu nifas (Bufas), bayi di bawah 2 tahun (Buduta) serta bayi di bawah lima tahun (Balita).

Lebih lanjut Wabup Situbondo menambahkan, dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan bisa memberikan rekomendasi pada tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, kecamatan dan desa guna penanganan yang tepat untuk kasus stunting di Kabupaten Situbondo. Pihaknya berharap, kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting untuk lebih ditingkatkan lagi mengingat TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor.

“Kepada tim tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan evaluasi penyegaran, percepatan penurunan stunting untuk lebih ditingkatkan,” pesan Hj Khoirani.

Sekretaris Dinas DP3AP2KB, mewakili Kepala DP3AP2KB, Moh Nur Hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa peserta desiminasi audit stunting terdiri dari TPPS kabupaten yang terdiri dari OPD dan lembaga terkait, TPPS Kecamatan (camat, kapus, penyuluh KB dan TP PKK Kecamatan-red) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari Bidan/Nakes, PKK Desadan kader KB dari sample kasus dan narasumber/tim pakar dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog dan ahli gizi. (her/gie)