Walhi Jatim Nilai Bencana Banjir di Kota Batu Disebabkan Alih Fungsi Lahan

Memontum Kota Batu – Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Wahyu Eka Setyawan, menilai banjir yang sering terjadi di Kota Batu, terutama daerah Kecamatan Bumiaji, disebabkan karena adanya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Batu untuk mereview kebijakan tata ruang, yang benar-benar mengatur soal keselamatan dan pemulihan kawasan.

Menurut Wahyu, pada dasarnya faktor penyebab banjir adalah krisis iklim. Yaitu, cuaca ekstrem dengan curah hujan sangat tinggi. Selain itu, juga berbalut dengan perubahan atas alih fungsi lahan di wilayah atas yaitu daerah Kecamatan Bumiaji.

“Wilayah atas itu yang berada di Kecamatan Bumiaji, seperti Lereng Arjuno-Welirang menuju ke Taman Hutan Raya. Di lokasi tersebut, banyak terjadi alih fungsi lahan kawasan. Sehingga, menyebabkan air yang turun tidak mampu ditangkap dan diserap. Dampaknya, air lari ke bawah menuju permukiman warga,” terangnya, di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Selasa (19/12/2023) tadi.

Baca juga:

Dipaparkannya, ketika air yang langsung turun ke bawah, itu turut membawa material kayu, lumpur dan lainnya, maka membuktikan bahwa kawasan hutan itu tidak mampu untuk menahan air. “Yang jadi perhatian, itu alih fungsi ini tidak hanya terjadi di wilayah atas. Melainkan juga di kawasan bawah di wilayah Kota Batu. Alih fungsi di kawasan bawah, biasanya untuk wisata dan perhotelan hingga perumahan,” tambahnya.

Dengan adanya hal tersebut, ujarnya, membuat banyak masyarakat kehilangan lahan. Sehingga, cenderung memilih berpindah ke atas untuk bertahan hidup melalui pertaniannya. Atas kondisi yang terjadi itu, maka saat ini masih menjadi pola yang terjadi di Kota Batu serta belum menjadi perhatian serius.

Dirinya menambahkan, Pemkot Batu harus mereview ulang rencana tata ruang yang telah dibuat. Karena sudah tidak terbuka, tidak partisipatif dan lebih mementingkan alih fungsi kawasan khususnya untuk kebutuhan wisata. Sehingga, tidak mengedepankan persoalan alih fungsi, serta soal dampak banjir yang terjadi sejak lima tahun terakhir.

“Kami mendorong Pemkot Batu untuk mereview kebijakan tata ruang, yang benar-benar mengatur soal keselamatan dan pemulihan kawasan. Kami juga mendorong soal kebijakan yang memang berbasis kepada situasi faktual. Bukan sekedar karena ada banjir dan direspon kemudian selesai. Tentunya harus ada road map yang berjangka panjang, terbuka dan melibatkan masyarakat,” jelasnya. (put/gie)