Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas

Memontum Malang – Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, melaunching Integrasi Layanan Primer (ILP) atau kick off ILP untuk 39 Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, Selasa (15/10/2024) tadi. Pelaksanaan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang itu, turut dihadiri Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Imran Pambudi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, organisasi profesi, seluruh kepala Puskesmas hingga Direktur RSUD Lawang dan Kanjuruhan.

Sementara pelaksanaan kick off sendiri, ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Plt Bupati Didik dengan disaksikan Kemenkes dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Berikutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta yang diantaranya dari 39 Puskesmas hingga penanggung jawab program promosi kesehatan masyarakat.

Plt Bupati Didik dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dilaunchingnya ILP, maka layanan primer bisa seluruhnya dicover oleh Puskesmas. Apalagi, pada prinsipnya layanan ini sudah dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang. Hanya saja, sekarang lebih diselaraskan dengan program pemerintah. Seperti, mengenai penanganan terkait ODGJ.

“Dewasa ini, seperti stres atau tekanan kejiwaan menjadi penyakit yang tinggi. Tidak hanya pada orang dewasa, namun juga anak muda. Karenanya, melalui Posyandu Lansia atau Posyandu Balita, ini bisa diminimalisir. Sehingga, tidak sampai ada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Artinya, layanan dan antisipasi seperti ini bisa juga dilakukan,” kata Plt Bupati Didik.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Imran Pambudi, menjelaskan bahwa keberadaan Puskesmas di Kabupaten Malang sudah mempersiapkan dengan baik. Mungkin yang perlu menjadi penekanan adalah mengenai kualitasnya. Artinya, agar masyarakat tahu tujuan adanya ILP.

Baca juga :

“Seperti ketika seseorang itu mengaku pusing. Ketika diperiksa, maka itu akan tahu kenapa seseorang itu pusing. Mungkin karena darah tinggi atau kencing manis. Padahal, masyarakat tahunya pusing dan kenapa kok diobati macam-macam. Penyelesaian inilah, yang harus disampaikan. Artinya, bukan hanya dengan obat. Namun, bisa dengan gaya hidup, lingkungan hingga makanan. Paradigma perubahan inilah yang harus disampaikan tatkala ILP ini berjalan. Jadi, dimulai dari kesehatan tetapi harus sampai ke penderita dan keluarga,” ujarnya.

Dari langkah ini, tambahnya, tentunya bisa berlanjut kepada keluarga. Artinya, keluarga juga diberitahu mengenai kondisi dan penanganan. “Contoh seperti tidak boleh memakan gorengan, maka ini harus bisa diantisipasi. Termasuk, jangan sampai di rumah memang sudah diantisipasi tetap malah mengkonsumsi di luar rumah. Sehingga, bagaimana petugas kesehatan dan lintas sektor bisa merespon cepat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, seperti permasalahan jiwa, satu dari delapan orang itu sekarang mengalami masalah jiwa. Ini, jangan sampai ada ODGJ dan hanya diurusi Dinas Kesehatan. Padahal, ini juga butuh peran Dinas Sosial. Sehingga, ini harus ditangani bersama.

“Jadi, khusus Kabupaten Malang sudah bagus dan tinggal diperkuat lintas sektor. Karenanya ini akan dilakukan monitoring dari kabupaten hingga provinsi. Kemudian, juga kita berikan evaluasi,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menambahkan bahwa secara pelaksanaan, sebenarnya seluruh Puskesmas sudah semua. Hanya saja, ini terkait standar operasional prosedur (SoP) dan penerapan ruangan. Sehingga, butuh kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi dan itu tidak ada kendala.

“Secara administrasi, semua sudah siap. Jadi, tidak ada masalah,” paparnya. (sit)