Kota Malang

Tinjau Pasar Klojen bersama Wali Kota, Gubernur Jatim Temukan SPHP dan Minyakita Tidak Tersuplai

Diterbitkan

-

TINJAU: Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat meninjau Pasar Klojen, Kota Malang. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meninjau Pasar Klojen, Kota Malang, Jumat (29/05/2026) tadi. Dalam kunjungan itu, rombongan menemukan beras medium Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita, sudah lama tidak tersuplai.

Perlu diketahui, Pasar Klojen merupakan salah satu pasar yang menjadi referensi dalam Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur. Karena itu, kondisi distribusi Sembako di pasar tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.

“Pasar Klojen ini salah satu pasar yang menjadi referensi Siskaperbapo. Jadi ada harga-harga sembako yang tiap hari kami update dinamikanya. Ternyata di pasar ini beras medium untuk SPHP lama tidak tersuplai,” ujar Gubernur Khofifah.

Tidak hanya beras SPHP, Minyakita juga disebut sudah lama tidak masuk ke Pasar Klojen. Bahkan dari pengakuan para pedagang, kondisi itu sudah terjadi sejak Ramadan 2026 lalu.

Advertisement

Baca juga :

“Minyakita juga lama tidak tersuplai. Jadi ini menjadi catatan bagi kami di Pemprov maupun Pak Wali Kota, untuk berkoordinasi dengan Bulog,” katanya.

Gubernur Khofifah juga menegaskan, bahwa stok beras medium SPHP di Jawa Timur, sebenarnya cukup tinggi. Bahkan, mencapai sekitar 3,2 juta ton. Karena itu, distribusi kepada masyarakat harus dipastikan berjalan optimal.

“Sebagian besar masyarakat Kota Malang, mungkin cenderung mengonsumsi beras premium. Namun, keberadaan beras medium SPHP tetap penting untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyoroti harga Minyakita yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah toko sembako di sekitar pasar. Karena itu, dirinya mengingatkan akan pentingnya pengawasan langsung di lapangan, sebagaimana arahan pemerintah pusat dalam rapat pengendalian inflasi yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri setiap pekan. “Memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota proaktif mengecek sembako di lapangan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas