Komisi B DPRD Kota Malang Desak Kepastian Pengelolaan Velodrom, PKS Jadi Solusi Jangka Pendek

Memontum Kota Malang – Komisi B DPRD Kota Malang mendesak percepatan penyelesaian status pengelolaan Velodrom Kota Malang, agar fasilitas olah raga tersebut tidak terus berada dalam ketidakpastian. Sebagai solusi jangka pendek, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar operasional velodrom dapat berjalan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Indra Permana, mengatakan bahwa Velodrom merupakan aset olah raga strategis yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat dan pembinaan atlet. Karena itu, aset tersebut tidak boleh terus terbengkalai akibat belum adanya kepastian pengelolaan.

“Velodrom merupakan aset olahraga yang sangat strategis. Jangan sampai aset bernilai besar ini tidak optimal dimanfaatkan hanya karena belum ada kepastian pengelolaan,” ujar Indra, Selasa (23/06/2026) tadi.

Baca juga :

Dalam jangka pendek, Komisi B mendukung penyusunan PKS antara Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur. Kesepakatan itu, dinilai menjadi jalan keluar agar pengelolaan, pemeliharaan, operasional, hingga pemanfaatan Velodrom bisa segera dilaksanakan tanpa harus menunggu penyelesaian status aset secara permanen.

“Yang menjadi perhatian utama DPRD bukan semata persoalan administrasi kepemilikan, melainkan bagaimana fasilitas tersebut dapat segera hidup, produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, pembinaan atlet, serta kemajuan olah raga Kota Malang dan Jawa Timur,” tegasnya.

Indra berharap, Velodrom dapat menjadi pusat pembinaan atlet, olahraga masyarakat, sekaligus lokasi penyelenggaraan berbagai kejuaraan yang mampu menggerakkan aktivitas olahraga di Kota Malang. Sebagai tindak lanjut, nantinya seluruh pemangku kepentingan dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Velodrom pada 28 Juni 2026.

“Nantinya dari hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan fasilitas Velodrom. Kami dari Komisi B DPRD Kota Malang juga akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kepastian status pengelolaan,” imbuh Indra. (rsy/sit)