Operasikan 90 Kendaraan, DLH Kota Malang Sebut Kenaikan BBM Ancam Biaya Operasional

Memontum Kota Malang – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang saat ini mengoperasikan sebanyak sekitar 90 unit kendaraan dan alat berat, untuk mendukung layanan persampahan, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang. Di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya operasional armada tersebut pun ikut melonjak, sehingga memaksa DLH melakukan efisiensi anggaran.

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengatakan bahwa armada tersebut terdiri atas 48 truk pengangkut sampah, 13 alat berat di TPA Supit Urang, enam kendaraan operasional TPA, tiga unit skylift untuk pemangkasan pohon, serta sejumlah dump truck dan armroll yang digunakan mendukung pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sementara dengan kenaikan BBM, disebut paling berdampak pada armada yang menggunakan solar nonsubsidi.

“Ini sangat berpengaruh, terutama untuk bidang Ruang Terbuka Hijau dan di TPA Supit Urang. Kendaraan di sana menggunakan solar nonsubsidi, sehingga biaya operasionalnya naik hampir dua kali lipat,” ujar Raymond, Selasa (23/06/2026) tadi.

Baca juga :

Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, DLH memutuskan mengalihkan anggaran BBM dari kendaraan dinas pejabat dan staf ke armada pelayanan. Mulai Agustus 2026, jatah BBM kendaraan dinas operasional pejabat struktural maupun staf hanya diberikan 50 persen.

“Di September, malah tidak kita berikan karena kita maksimalkan untuk armada persampahan, pemeliharaan taman, penyiraman tanaman, pemangkasan pohon, serta operasional alat berat di TPA Supit Urang. Dengan kondisi efisiensi ini, beberapa kegiatan lain juga kami kurangi bahkan ditiadakan untuk menunjang operasional sampah,” katanya.

Raymond juga menjelaskan, sebelum kenaikan BBM anggaran operasional diperkirakan cukup hingga Oktober. Namun, setelah harga BBM naik, ketahanan anggaran diperkirakan hanya mampu bertahan hingga September.

“Mudah-mudahan nanti ada tambahan anggaran pada Perubahan APBD sehingga operasional tetap berjalan,” imbuhnya. (rsy/sit)