Atasi Efek Pandemi, Pemkot Malang Salurkan Berbagai Bansos

Memontum Kota Malang – Dalam mengatasi efek pandemi covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai wujud penanganan dampak sosial dan ekonomi. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa setidaknya ada 5 program bantuan Pemkot Malang saat ini.

“Pertama adalah bantuan bagi 2.500 Pedagang Kaki Lima (PKL), penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), pemberian 1.500 paket bantuan bagi warga isolasi mandiri (Isoman) dan tenaga pemulasaraan. Selain itu juga kami beri tambahan bansos dari APBD, dan program pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya, Sabtu (31/07).

Baca Juga:

• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

Untuk bansos yang menyasar 2.500 PKL, para kelompok sasaran telah menerima masing-masing Rp 300 ribu. Dimana melalui bansos ini PKL dipilih karena pertimbangan sebagai salah satu kelompok rentan.

“Bansos PKL yang menelan anggaran Rp750 juta sudah didistribusikan secara aman di 26 titik yang tersebar di Kota Malang. Sehingga menghindari kerumunan,” terang Sutiaji.

Kemudian penyaluran BST pada 25.859 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) juga telah dilaksanakan. Dimana BST tersebut meraup anggaran Rp 15.515.400.000 dengan penerima masing-masing KPM Rp 600 ribu.

“Selanjutnya hasil iuran ASN dalam Gerakan Seribu juga berhasil menyalurkan 1.500 paket sembako. Yang mana itu diperuntukkan bagi warga Isoman dan tenaga pemulasaraan,” imbuhnya.

Tambahan bansos yang bersumber dari APBD Kota Malang pun juga sedang disalurkan. Dimana bansos masyarakat terdampak pertama dianggarkan Rp 6.858.300.000 dengan sasaran 22.861 KPM.

“Selanjutnya bansos masyarakat terdampak kedua dianggarkan Rp 3.131.700.000 dengan sasaran 10.459 KPM. Lanjut, jaring pengaman sosial dianggarkan Rp 10.815.000.000 untuk 7.226 warga yang terdiri dari KPM reguler, lansia, dan disabilitas,” urainya.

Terakhir, ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk sembako. “Total yang bisa terkumpul dari pemotongan TPP ASN adalah Rp 10 milyar,” pungkas orang nomor satu di Kota Malang itu. (mus/ed2)