Ketua Tim Penanganan Bencana Tak Hadiri Raker, DPRD Kota Malang sebut Butuh Kejelasan Hadapi Banjir

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang bersama dengan Pemkot Malang menggelar rapat kerja evaluasi penanggulangan bencana daerah di Kota Malang, Senin (08/12/2025) tadi. Namun, rapat yang agendanya membahas isu krusial banjir dan mitigasi bencana itu, justru tidak dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, yang merupakan ketua tim penanganan bencana.

Ketua DPRD Kota Malang, Amityha Ratnanggani Sirraduhita, saat dikonfirmasi tidak bisa menutupi kekecewaannya. Menurutnya, absennya Sekda membuat pembahasan strategis menjadi tidak optimal.

“Kita menunggu dari ketua timnya, tetapi hari ini beliau tidak hadir. Diwakilkan oleh Plt Asisten,” ujar Mia-sapaannya, usai rapat.

Mia menegaskan, Sekda selaku ketua tim seharusnya menyampaikan dengan jelas roadmap penanganan bencana. Mulai dari pra, saat kejadian, hingga pasca bencana. Apalagi, Kota Malang kini berhadapan dengan intensitas banjir yang semakin sering terjadi.

“Kami berharap, beliau bisa memaparkan apa konsep penanganannya. Jangka pendek, jangka panjang, apa yang dibutuhkan Kota Malang. Beliau inikan dirijennya, yang mengorkestrasi semuanya,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Mia juga menegaskan bahwa ada beberapa rekomendasi dari DPRD untuk penanganan jangka pendek. Diantaranya, normalisasi drainase, pembersihan saluran air, serta penanganan cepat pascabencana.

Baca juga :

Selain itu, DPRD meminta Pemkot Malang untuk memetakan collateral damage dan rencana revitalisasi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Tanpa arah kebijakan jelas, menurutnya Kota Malang akan mengulang kesalahan yang sama setiap tahunnya.

“Kalau tidak dipakai pemetaannya, ya tahun depan kita hanya mengulang. Dan biayanya pasti semakin besar,” katanya.

DPRD juga menilai penanganan banjir selama ini kurang efektif. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami banjir hingga tiga kali dalam dua bulan.

“Berarti ada yang salah dengan program dan kebijakan kita. Itu yang harus diperbaiki,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Asisten 1, Suparno, menjelaskan kondisi objektif penyebab banjir di Kota Malang. Mulai dari curah hujan ekstrem akibat badai siklon, alih fungsi irigasi menjadi drainase, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga hilangnya lahan resapan.

“Setiap jengkal tanah di kawasan padat sudah berubah menjadi permukiman, membuat air tak lagi punya ruang untuk meresap. Sehingga mitigasi jangka pendek dapat dilakukan melalui biopori dan sumur resapan, sementara penataan pascabencana akan dibahas lebih lanjut lintas sektor,” imbuh Suparno. (rsy/sit)