Kota Malang
MMPJ Malang Raya Dukung Polri untuk Tangkap Pengganggu Kinerja Pemerintahan

Memontum Kota Malang – Sekitar 200 massa dari Masyarakat Militan Pecinta Jokowi (MMPJ) Malang Raya menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu, Selasa (29/04/2025) tadi. Aksi damai ini dilakukan, sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas nasional dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.
Koordinator Lapangan (Korlap), Damanhury, menjelaskan MMPJ Malang Raya turun jalan sebagai bentuk dukungan untuk stabilitas nasional dan menegakkan supremasi hukum di tengah derasnya isu dan penyebaran hoaks, yang dinilai mencemarkan nama baik mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Sambil mengibarkan sepanduk bertuliskan MMPJ Malang Raya ‘Mendukung Stabilitas Nasional serta ‘Wanted Perusuh NKRI’, pihaknya mengajak masyarakat untuk menangkal beredarnya informasi hoaxs.
“Mari kita tangkal hoaks dan fitnah yang dinilai dapat merusak tatanan demokrasi dan kestabilan negara,” katanya.
Dalam orasinya, Damanhury juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap kritis MMPJ terhadap maraknya penyebaran isu tidak berdasar. Khususnya, terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali dipersoalkan oleh oknum tertentu.
“Kami turun ke jalan karena tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana fitnah dan hoaks disebarkan demi kepentingan politik sesaat. Roy Suryo dan koleganya sudah membuat gaduh, dan kami menuntut permintaan maaf serta proses hukum terhadap mereka,” ujar Damanhury.
Baca juga :
Dirinya menambahkan, tuduhan palsu kepada Jokowi bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga membahayakan legitimasi hasil Pemilu 2024 dan kestabilan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan sikap resmi di depan awak media, MMPJ Malang Raya menyampaikan tiga tuntutan utama “Kami meminta Kepolisian RI segera memproses hukum Roy Suryo serta oknum politisi busuk yang menyebarkan hoaks dan fitnah terkait ijazah Presiden Jokowi. Tindakan ini dinilai sudah mencemarkan nama baik dan mengganggu kinerja pemerintahan yang sah,” ungkap Damanhury.
Damanhuri juga meminta para tokoh politik dan pensiunan jenderal, agar lebih bijak dan menghormati proses demokrasi serta tidak meremehkan hasil Pemilu yang telah ditetapkan secara konstitusional. Selain itu, dirinya mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kedamaian pasca Pemilu, menolak provokasi dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Kami di sini bukan hanya untuk Jokowi, tapi untuk menjaga tatanan demokrasi dan memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bekerja membangun Indonesia ke depan,” lanjut Damanhury.
Aksi damai MMPJ sendiri mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Tak ada insiden berarti yang terjadi selama aksi damai ini berlangsung.
“Ini bukan soal politik, tapi soal menjaga stabilitas nasional dan martabat bangsa. Hoaks dan fitnah harus dilawan dengan fakta dan hukum,” imbuh Damanhury.
Aksi MMPJ Malang Raya ini menjadi pengingat, bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah penyebaran informasi palsu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan proses demokrasi. (gie)











