Pjs Walikota Malang Jamin Tahapan Pilkada Lancar

Memontum Kota Malang—-Penjabat sementara Pjs Walikota Makang Dr Ir Wahid Wahyudi menjamin pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Malang tidak terganganggu dengan proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik KPK.

“Selaku Pjs Walikota Malang saya bersyukur kepada Allah SWT dan terimakasih kepada warga Kota Malang. Hingga kini kondisinya tetap aman, lancar dan kondusif. Tahapan Pilkada Kota Malang sesuai jadwal yang ditetapkab KPU,” tegasnya.

Menurut Wahyudi, kondisi semacam ini harus terus dipertahankan sampai terpilihnya Walikota Malang. “Imbauan kami masyarakat tetap tenang dan mengikuti semua tahapan Pilkada Kota Malang,” sebutnya, Selasa (10/4/18) siang.

Penegasan Wahyudi disampaikan kepada awak media setelah menerima rombongan anggota Komisi II DPR RI di ruang sidang Balai Kota Malang. Kehadiran anggota parlemen senayan itu untuk memastikan kondisi terkini setelah penahanan dua cawali Kota Malang bersama 18 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK.

Ketua rombongan anggota Komisi II DPR RI Zaenudin Amali dalam siaran persnya menegaskan, kehadirannya ingin memastikan bahwa tahapan Pilkada Kota Malang berjalan lancar, aman dan tertib.

Soal penahanan dua cawali Kota Malang oleh KPK. Kata Zaenudin tidak mempengaruhi tahapan Pilkada Kota Malang. Apalagi setelah dirinya mendengarkan penjelasan secara langsung tentang kondisi keamanan dari Polres Malang Kota dan Panwaslu Kota Malang.

Sekarang rakyat sudah cerdas siapa calon pemimpin yang akan dipilih. Kasus seperti ini pernah terjadi di Sulawesi Utara. Misalkan yang terpilih calon Walikota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Maka setelah proses pelantikan Walikota Malang terpilih langsung diberhentikan dari jabatannya. “Pemerintah pusat pasti sudah merespon masalah yang terjadi di Kota Malang,” beber politikus Partai Golkar.

Zaenudin justru khawatir soal partisipasi pemilih di Kota Malang. “Makanya semua pihak mulai KPU, Panwaslu, Pemkot Malang, parpol harus bekerja lebih giat lagi. Agar 27 Juni mendatang warga Kota Malang berbondong bondong datang ke TPS dan mencoblos calon walikota Malang sesuai hati nuraninya,” imbuh dia.

Berikutnya Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang Kota Kompol Dodot Dwianto menjelaskan, demi menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Malang sudah ditempuh beberapa hal.

Pertama membentuk Polisi RW. Setiap RW terdapat satu anggota Polres Malang kota yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Kedua, mewajibkan anggota Polres Malang Kota masuk ketempat tempat ibadah. “Tujuannya apabila ada gerakan mencurigakan ditingkat RW bisa segera dinetralisir,” tegas Kompol Dodot.

Berikutnya Polres Malang Kota menetralisir gerakan massa yang berpotensi mengalihkan isu kepada tahapan Pilkada Kota Malang. Katanya saat ini ada rencana dari PT KAI ingin menertibkan bangunan liar diatas tanah PT KAI.

Kedua rencana relokasi pedagang Pasar Blimbing ketempat penampungan. Berikutnya mentralisir persaingan usaha antara pelaku usaha taxi online dan taxi konvensional.

Termasuk menetralisir gerakan massa penolakan pembangunan jalan tol Malang-Pandaan di Kecamatan Kedung Kandang. “Polres Malang kota terus kordinasi dengan TNI dan Satpol PP Kota Malang dalam melaksanakan patroli wilayah,” bebernya.

Dari pihak KPU sendiri dinyatakan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Malang. Semua tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Saat ini kami sedang memverifikasi data pemilih hasil masukan dari masyarakat. Dari 609.081 pemilih. Sekitar 2000 an pemilih yang akan kita coret dari daftar pemilih sementara (DPS),” jelas komisioner KPU Deny Bachtiar.

Pencoretan data pemilih karena 10 faktor. Antara lain memiliki Nomor Induk Kependudukan ( NIK) ganda. Saat coklit orangnya tidak ada ditempat.

Lalu karena pindah domisili, sudah meninggal dunia. Namanya ganda dan masih banyak yang lainnya. “Kami yakin tahapan Pilkada Kota Malang sesuai jadwal yang telah kita tetapkan,” bebernya. (man/nay)