Program Kerja DLH Sumenep Terancam Kandas

Memontum Sumenep – Mimpi besar bupati untuk merealisasikan programnya terancam berantakan. Salah satu indikasinya ada temuan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sama sekali merealisasikan program-program kerjanya sebut saja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep.

Menyikapi belum terealisasinya program kerja DLH Sumenep disorot aktivis dari Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, Selasa (08/06). Menurut Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya Sumenep, Noval, mengatakan belum terlaksananya program kerja DLH menimbulkan tanda tanya besar.

Baca Juga:

• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

“Ada apa dengan DLH? Sudah memasuki pertengahan tahun belum satupun program-programnya yang terlaksana. Katanya punya 2 program, tapi kenapa 2 program saja tidak terealisasi? Kalau cuma pinter konsep bikin program tapi nihil realisasi, kan percuma. Sama saja omong saja kan,” kritik Noval.

Usut punya usut, kata Noval, DLH sebelumnya mengklaim anggaran sudah terserap. Bahkan serapan anggarannya sudah mencapai hampir 40 persen. Namun setelah dirinci lebih jauh ternyata serapan anggaran itu untuk belanja rutin DLH seperti gaji dan lain-lain. Bukan terserap untuk realisasi program-program yang merupakan bagian dari inovasi kerja yang diharapkan Bupati Sumenep.

Lantas Noval menyinggung pernyataan pejabat DLH. Seperti kata Plt Kepala DLH Ernawan Utomo, serapan anggaran untuk DLH Sumenep baru terealisasi 34,71 persen. Untuk retribusi pendapatan itu 40,19 persen. “Jadi anggaran yang terserap seperti untuk pemeliharaan taman-taman dan pengangkutan sampah. Itu kan jalan terus,” kata Iwan sapaan akrabnya.

“Jika bupati tahu, saya kira kecewa dengan kinerja DLH Sumenep. Kalau hanya terserap untuk belanja rutin, ya gampanglah. Siapa yang gak bisa menghabiskan anggaran untuk belanja rutin. Ini kan gak butuh mikir,” sindirnya.

Padahal, kata Noval, salah satu visi misi bupati unggul dalam penataan infrastruktur dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan masa kerja bupati yang hanya sekitar 3 tahun saja efektifnya, ini butuh kerja keras dan kerja cerdas dengan melakukan percepatan pembangunan.

Menurut Nobal, dari anggaran sebesar Rp 4,9 miliar yang terserap hanya 40 persen timbul pertanyaan. Sebab, dalam serapan anggaran tersebut hanya terealisasi untuk belanja rutin saja. “Lah kalau anggaran tersebut hanya terealisasi untuk belanja rutin saja, terus selama ini DLH ngapain aja?” tanya dia.

“Tidak satupun program DLH yang terealisasi ini menunjukkan ketidakmampuan DLH dalam memimpin. Ini satu indikasi bahwa dia tidak bisa bekerja. Ini kan sudah memasuki pertengahan tahun mas, harusnya sudah ada program yang berjalan,” duganya.

Menurutnya, pihaknya selalu berharap pembangunan sesuai dengan harapan bupati untuk mempercepat pembangunan serta pelayanan terbaik. Kendati demikian, pihaknya agak kecewa melihat kinerja DLH saat sekarang.

“Saya tau betul siapa bupati kita itu. Beliau selalu punya harapan besar agar pembangunan di Kabupaten Sumenep berjalan dengan lancar. Maka dari itu, kepada instansi terkait jangan sampai jadi penghalang semangat bupati kita,” ujarnya.

Menurut Noval, harapan bupati akan cepat terlaksana jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumenep terus mendukung dan membantu dalam semangat bupati tersebut. Namun, jika harapan bupati tidak sesuai maka yang perlu dipertanyakan adalah kinerja dari OPD-nya. Sementara itu, PLT Kepala DLH Sumenep, Ernawan Utomo saat dihubungi melalui Via WhatsApp, Pihaknya enggan berkomentar. “Biar gak usa di komentari, yang penting saya bekerja,” kilahnya. (dan/ed2)