Wali Kota Sutiaji Targetkan Tiap Tahun 2500 Aset Pemkot Malang Tersertifikat

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memiliki lebih dari 7 ribu aset bidang tanah yang sudah terdata. Namun, dari jumlah tersebut masih banyak yang belum diurus sertifikatnya. Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku bahwa ini merupakan PR besar di masa kepemimpinannya.

“Tahun ini sudah 600 aset kita yang telah tersertifikat. Dan tiap tahun ditargetkan 2500 aset,” ungkapnya pada awak media, Selasa (15/06).

Baca juga:

• Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Buring, Penataan Parkir Jadi Evaluasi Dishub Kota Malang
• Jadi Referensi Penataan Kawasan Pengelolaan Sampah, Kemendagri Kunjungi TPA Supit Urang Kota Malang
• 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Ditetapkan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana

Demi mencapai target tersebut, pemilik kursi N1 itu pun mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pengurusan aset Pemkot Malang sebesar Rp 4 milyar.

“Insyaallah di akhir kepemimpinan saya dan Bung Edi, sisa 7000 an aset Pemkot sudah tersertifikat semua. Periode sebelumnya malah hanya 34 aset per tahun yang sudah tersertifikat ,” tegasnya.

Pengurusan aset Pemkot Malang dirasa pria kelahiran Lamongan itu sangat penting. Salah satunya dapat meningkatkan pendapatan Kota Malang jika disewakan.

“Kalau sudah tersertifikatkan nanti aset-aset tersebut seandainya disewa kan menjadi pendapatan Kota Malang. Karena kita bukan retribusi tapi sewa,” jelasnya.

Menurut Sutiaji, kendala dalam proses mengurus sertifikat aset Pemkot Malang beragam. Salah satunya perihal dokumen yang susah dilacak.

“Banyak dokumen-dokumen awal itu sudah puluhan tahun, bahkan ketika saya belum lahir. Sudah ada pelepasan tapi tidak ada dokumentasinya,” terangnya.

Oleh karena itu, untuk memudahkan pengusutan dokumen, pihaknya telah bekerjasama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berkaitan dengan melacak dokumen aset Pemkot, kami sudah bekerjasama langsung dan dipandegani oleh Korsupgah KPK dan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Sutiaji. (hms/mus/ed2)