Warga Sumawe Kapok Jadi Petugas PPK, Begini Alasannya

Memontum Malang – Pesta demokrasi 5 tahun sekali telah berakhir dengan berlangsungnya pemungutan suara secara umum berlangsung tertib dan aman. Seiring dengan itu, juga muncul keluhan sejumlah anggota, baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat desa maupun Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) terkait besarnya honor yang dianggap tidak sebanding dengan tanggungjawab mengawal proses pemilihan umum (pemilu) 2019 ini.

“Banyak petugas KPPS yang merasa kapok karena upah kerja kami tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab,” ujar Naning Devisi Hukum PPK Sumawe melalui sambungan Whatsapp Senin (29/4/2019) siang tadi.

Dijelaskan, bersama 5 orang seperti, Puguh Riyan Saputro, Naningsih Yunarwati, Dian Cahyo, Samsul Arifin, Abdul ghofar dan dibantu sekretariat, ia merekap suara satu di satu desa hingga mencapai waktu selama 24 jam.

Dikatakan,di Kecamatan Sumawe terdapat 15 desa, terdiri dari 321 TPS dengan 79 ribu hak pilih. “Ada dua desa dengan TPS terbanyak seperti Druju terdiri dari 39 TPS dan Desa Harjokuncaran dengan 34 TPS. Kemudian ada juga dua desa yang agak sulit dijangkau,yaitu Desa Tegalrejo dan Sidoasri, ” terang wanita asal Desa Sumberagung Kecamatan Sumawe ini.

Menurutnya, Pemilu 2019 kali ini adalah pemilu yg sangat melelahkan, bahkan mulai dari KPPS, PPS, PPK. Bahkan sampai ada beberapa saksi dibeberapa daerah dikabarkan meninggal dunia karena kelelahan.

“Alhamdulilah untuk di Kecamatan Sumawe masih dalam kondisi baik saja. Walaupun semua pekerjaan kita selalu melibatkan pihak yg bersangkutan. Semuanya berjalan lancar karena kami selalu bekerja sama dengan semua pihak. Itu demi suksesnya Pemilu 2019 toh dalam kondisi yang sangat melelahkan, ” pungkas wanita berjilbab ini tanpa mengurangi rasa semangatnya. (Sur/oso)