Keluhkan Gelaran Event dan Harga Sewa di Alun-alun Trenggalek, Puluhan PKL Temui Anggota DPRD

Memontum Trenggalek – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Trenggalek, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (17/07/2025) tadi. Dalam kesempatan itu, sejumlah pedagang mengeluhkan terlalu seringnya event besar dilaksanakan di seputaran Alun-Alun Trenggalek.

Biasanya, event besar seperti halnya Pasar Rakyat, hanya digelar dua kali setahun, yakni setiap Agustus menjelang Hari Jadi Trenggalek dan Desember, tepatnya menjelang malam pergantian tahun. Namun di tahun 2025 ini, event semacam itu sudah terlaksana lebih dari tiga kali.

Salah satu perwakilan Paguyuban PKL Alun-Alun Trenggalek, Meida Irba Fisabila, mengatakan jika event yang diselenggarakan di pusat kota Trenggalek, ini dinilai merugikan PKL. Pasalnya saat event digelar, PKL yang ingin berjualan harus menyewa lokasi dengan nilai yang fantastis.

“Intinya, kami dari perwakilan PKL Alun-Alun Trenggalek menolak jika event yang diadakan oleh Event Organizer (EO) mengambil tempat di Alun-Alun. Karena saat event berlangsung, kami dibebani biaya yang mahal untuk bisa ikut berjualan. Padahal kami ini pedagang lokal dan harusnya pemerintah juga lebih memprioritaskan pedagang lokal dari pada pedagang luar daerah,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa saat event Pasar Rakyat, banyak sekali pedagang luar daerah yang mengisi stand area Alun-Alun Trenggalek. “Kami merasa tersingkirkan,” ungkapnya kepada Memontum.com.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat yang mana saat hearing, telah merespons positif dengan menyatakan dukungan terhadap fasilitas berjualan gratis bagi PKL selama event berlangsung. “Kalau untuk harga sewa lokasi di dalam Alun-Alun saat event, PKL harus membayar Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta dan itupun belum termasuk biaya listrik. Listrik bayar sendiri-sendiri. Sedangkan untuk tenda, harga sewanya mulai Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta. Ini tentu memberatkan kami pedagang kecil,” tegas Meida.

Baca juga :

Wanita berambut pirang ini mengatakan, jika Pemkab Trenggalek mengaku sudah meminimalisir vendor atau EO untuk tidak memberatkan PKL saat ada event besar. Namun kenyataannya, hal itu masih cukup memberatkan. “Kenyataannya di lapangan nol, karena kami tetap harus membayar mahal. Kita ini juga berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jadi, tolong untuk pemerintah daerah, jangan terlalu menyengsarakan rakyat kecil seperti kami jika ada event-event selanjutnya,” tambah Meida.

Saat ini, ujarnya, jumlah anggota PKL yang berada di bawah naungan paguyubannya berjumlah sekitar 175 hingga 178 pedagang. Akan tetapi, yang aktif berjualan setiap Jumat hingga Minggu hanya sekitar 120 hingga 140 pedagang.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengungkapkan jika setiap ada event para pedagang mendapat lokasi di dalam Alun-Alun dengan tetap membayar sewa yang relatif tinggi. Sedangkan yang mereka inginkan adalah dengan tetap berjualan di tempat mereka biasa berjualan.

“Tadi sudah kita sepakati dan memohon kerelaan pemerintah daerah untuk memberi kesempatan para PKL untuk berjualan di lokasi awal mereka yakni di Alun-Alun bagian luar dan tidak di dalam. Sedangkan untuk EO, bisa mengkondisikan lokasi dalam Alun-Alun untuk pedagang luar daerah,” ujarnya.

Terkait retribusi, Obeng-sapaan akrabnya, menyampaikan akan disesuaikan meter persegi yang dipakai para pedagang. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Jika tren pertumbuhan ekonomi baik, daya beli masyarakat dan daya jual pedagang bisa lebih baik. Maka, untuk event selanjutnya tren atau skema ini bisa dipertahankan.

“Semoga dengan skema baru ini, para UMKM maupun para PKL taraf ekonominya bisa semakin meningkat. Makanya kita coba untuk event Agustus nanti, mereka kita beri space (ruang) untuk mereka berjualan di luar area Alun-Alun. Dengan mereka mendapat lokasi yang strategis ini nantinya, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek,” imbuh Mugiyanto. (mil/gie)