Efisiensi Anggaran APBD 2025 Jadi Sorotan DPRD, Wali Kota Malang Pastikan Sesuai Aturan

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (18/07/2025) tadi.

Dalam penyampaian tersebut, salah satu fraksi menyoroti efisiensi anggaran Pemerintah Kota Malang dalam APBD 2025. Yakni, senilai Rp 70 miliar.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa efisiensi dilakukan sesuai aturan dan telah dikonsultasikan ke tingkat provinsi. “Kalau nilainya sudah jelas, penggunaannya juga jelas. Jadi, semua pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku,” kata Wali Kota Wahyu.

Efisiensi tersebut, menurutnya baru terjadi pada tahun 2025. Anggaran hasil efisiensi itu, dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah. Seperti, pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi dan infrastruktur.

“Peruntukannya kemarin itu untuk mendukung program-program nasional,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, penurunan alokasi insidentil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) juga menjadi sorotan. Namun, Wahyu menegaskan bahwa hal itu hanya bersifat sementara dan masih dalam tahap evaluasi.

“Saya sepakat, infrastruktur itu kebutuhan dasar masyarakat. Maka nanti akan kami evaluasi kembali arahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menambahkan bahwa pihak legislatif tetap mengawasi jalannya efisiensi anggaran ini. Dirinya menyebut, bahwa alokasi tersebut merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) yang dieksekusi melalui mekanisme Peraturan Wali Kota (Perwal) mendahului, bukan melalui perubahan anggaran konvensional.

“Perwal mendahului tidak membutuhkan proses panjang seperti PAK. Tapi kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan TAPD dan Banggar agar semua pergeseran selaras. Komisi-komisi juga diminta untuk berkoordinasi dengan mitra kerja mereka,” jelas Mia.

Dirinya juga menekankan, bahwa dana hasil efisiensi memang diarahkan ke sektor-sektor yang menyentuh langsung masyarakat. “Alokasi diarahkan ke pendidikan, kesehatan, sebagian infrastruktur dan UMKM. Semuanya sesuai petunjuk teknis dari pusat, karena ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat dan respons terhadap permasalahan nasional tahun ini,” imbuh Mia. (rsy/sit)