Laskar Sakera Minta PGRI Lumajang Terbuka Soal Pemanfaatan Anggaran Rp 10 Miliar

Memontum Lumajang – Pemanfaatan pengelolaan anggaran sebesar sekitar Rp 10 miliar di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lumajang, menuai tanya Organisasi Masyarakat Laskar Sakera (Satuan Keamanan Rakyat) Lumajang. Itu karena, pemanfaatan anggaran dari penggalangan dana untuk bencana korban Gunung Semeru itu, dinilai kurang transparan.

Ketua DPC Laskar Sakera Lumajang, H Nur Samsi, menjelaskan bahwa di tahun 2020 – 2022, PGRI Lumajang terdata menghimpun dana sebesar Rp 8 miliar. Kemudian, di tahun 2022 – 2024 juga mengumpulkan dana sebesar Rp 2 miliar.

“Angka itu (Rp 10 miliar, red) yang kami pertanyakan pemanfaatannya. Saat itu, hasil pengumpulan dana PGRI se Indonesia, itu diberikan ke PGRI Lumajang. Karena di tahun 2022, terjadi bencana dahsyat yakni Erupsi Gunung Semeru, yang menimbulkan banyak kerugian,” kata Nur Samsi, Kamis (18/12/2025) tadi.

Mengenai ketidak transparannya pemanfaatan dan memunculkan indikasi itu, Nur Samsi mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang. “Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami tidak menjustifikasi, maka dari itu disamping keterbukaan, kami berharap semua data indikasi yang kami catat, untuk dikupas sampai tuntas,” tambahnya.

Baca juga :

Sekedar diketahui, di tahun tersebut, Ketua PGRI Lumajang dijabat Kisnanto. Dirinya juga mengakui, jika penghimpunan atau penggalangan dana itu pada waktu terjadinya erupsi. Bahkan, ada dua sumber anggaran, yaitu untuk dana erupsi dan dari iuran anggota.

“Kalau dana erupsi, kami peruntukkan pada yang berhak dan untuk dana iuran, kami pergunakan sesuai peruntukannya sesuai AD/ART,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Kisnanto juga mengurai, bahwa untuk bantuan erupsi Semeru, pihaknya mengalokasikan untuk siswa-siswi terdampak. Seperti membangun Fasum (Fasilitas Umum) di hunian sementara (Huntara) dengan membangun 19 unit huntara dan diserahkan ke NU Peduli.

“Rp 1,5 miliar dan Rp 390 juta untuk Fasum dan Huntap). Sementara hasil iuran guru tergabung PGRI diperuntukkan untuk operasional selama 5 tahun yang Rp 2 milliar,” kata Kisnanto.

Beberapa poin yang kurang terperinci itulah, yang membuat Ormas Sakera Lumajang, meminta kejelasan atau transparansi. Mengingat, selisih angkanya yang cukup besar. (adi/sit)