Silpa Rp 303,52 Miliar Masuk APBD Perubahan 2026, Pemkot Malang Prioritaskan UHC dan Pendidikan

Memontum Kota Malang – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 303,52 miliar akan dimanfaatkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026. Sesuai perencanaan, nantinya akan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pemanfaatan Silpa akan dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. “Nanti akan kita bahas dengan DPRD. Tentunya ada beberapa anggaran prioritas yang harus kita realisasikan, apalagi dengan regulasi yang saat ini berkembang. Ini menjadi bagian untuk memenuhi program-program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Nantinya dialokasikan dalam PAK ini,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (24/06/2026) tadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa prioritas utama dalam penggunaan SiLPA yaitu pembiayaan Universal Health Coverage (UHC). Karena, keberlanjutan layanan kesehatan tidak boleh terganggu meski pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal.

“Yang pasti kami selamatkan dulu adalah UHC. Pelayanan minimum kepada masyarakat harus tetap berjalan. Saat ini tantangan di masyarakat cukup banyak sehingga pelayanan dasar tidak boleh terganggu,” ucap Mia-sapaannya.

Kemudian, Mia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pembiayaan peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, ketersediaan anggaran daerah harus disiapkan agar masyarakat tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan.

Baca juga :

“Kemarin sudah kita hitung kapasitas anggaran untuk mengantisipasi perubahan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat penyesuaian kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan sementara, Kota Malang masih memiliki ruang untuk mengakomodasi sekitar 6.000 peserta apabila diperlukan,” tambahnya.

Selain sektor kesehatan, DPRD juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas penggunaan Silpa. Kebutuhan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa yang telah ditetapkan berdasarkan data penerima, akan dihitung kembali untuk memastikan seluruh program dapat berjalan hingga akhir tahun.

“Pendidikan juga menjadi prioritas. Nanti akan dihitung apakah alokasinya sudah mencukupi sampai 12 bulan atau masih ada yang perlu ditambah,” tuturnya.

Lebih lanjut, kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penataan ulang anggaran. Belanja yang dinilai belum esensial akan dievaluasi agar ruang fiskal dapat difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita benar-benar harus merampingkan anggaran. Mana yang masih bisa dipotong dan mana yang memang sangat penting untuk dipertahankan,” imbuhnya. (rsy/sit)