Petugas Sensus BPS Banyuwangi Lakukan Pendataan di Rumah Bupati Ipuk

Memontum Banyuwangi – Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Banyuwangi, telah dimulai. Tak ketinggalan, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut didata dalam pendataan yang dilakukan BPS di rumahnya di Jalan Tunggul Ametung, Kabupaten Banyuwangi, Rabu (24/06/2026) tadi.

Dalam proses pendataan ini, petugas turut didampingi langsung oleh Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam. Sementara dalam momen itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan data-data yang diminta petugas sensus ekonomi. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” kata Bupati Ipuk.

Disampaikan bupati, hasil sensus ini akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga, termasuk juga memetakan sektor apa saja yang bergerak di daerah. “Data yang didapat, akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nantinya bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” tambah Bupati Ipuk.

Untuk itu, bupati mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas BPS melakukan pendataan. Proses tersebut diperlukan, untuk memastikan data ekonomi terus diperbarui. Sehingga, program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Baca juga :

“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh rumah tangga di Banyuwangi. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Banyuwangi melibatkan sekitar 1.953 petugas. Pendataan telah dimulai sejak 17 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat Banyuwangi agar terbuka menerima petugas sensus ekonomi serta memberikan jawaban sejujur-jujurnya.

“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi. Ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya adalah Program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah mengetahui potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” jelas Abdus Salam.

Dirinya juga memastikan, bahwa sensus ekonomi tidak akan berpengaruh pada pajak masyarakat yang disensus. “Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Dan yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” kata Abdus Salam. (kom/bwi/gie)