Armuji Minta Pemkot Beri Ruang Kreativitas Pemusik Jalanan

Memontum Surabaya—–Komunitas Rakyat Jelata Community (JRC) sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WIB menggelar aksi di depan Gedung  DPRD Surabaya, Selasa (2/4/2019).  Mereka menyikapi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Mereka mengaku tidaklah ilegal,  sudah mendaftarkan komunitasnya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparta).

Menyikapi hal ini,  Ketua DPRD Surabaya Armuji yang membawa angklung menganggap pemusik jalanan ini cukup aspiratif. Sebab, mempunyai satu inovasi dan kreatifitas.

Bahkan Armuji menyampaikan, jika angklung sebagai alat musik daerah ini jangan dimatikan tanpa memberikan solusi. “Kalau mengamen cuman main gitar saja kan sudah biasa. Nah ini angklung yang patut kita lestarikan. Kenapa harus dibinasakan?,” kata Armuji sambil bertanya kepada Pemkot Surabaya, di depan Gedung DPRD Surabaya, Selasa (2/4/2019).

Melihat hal ini, ia menyarankan pemkot harus memberikan ruang-ruang kosong untuk berekspresi dan menampilkan kreativitasnya. Solusinya untuk pemkot, agar memberikan tempat, seperti di Kebun Binatang Surabaya (KBS), car free day, atau di tempat-tempat keramaian yang dimiliki pemkot.

“Bila perlu dibantu untuk manggung. Saya kira kalau sudah seperti itu ada banyak orang yang minat untuk nanggap (mengundang), atau lainnya,” ujarnya.

Bila perlu, lanjut Armuji, untuk Disparta, pemusik jalanan ini bisa main dan dikasih jadwal setiap hari. Dan tinggal para komunitas pemusik jalanan mengemas seperti apa untuk menambah suatu daya tarik sendiri agar  datang dan melihat.

“Untuk jadwal tiga bulan sekali itu dari Disparta, tapi kalau tempat-tempat yang lain di perempatan, di trotoar ya silakan. Seperti di Taman Mundu, Taman Kunang-Kunang atau di Taman Bungkul, di tempat-tempat lain ya monggo (silakan) tidak masalah,” tambah dia.

Sementara itu, Koordinator Lapangan RJC, Kukuh Setia, (27), menyampaikan ke Armuji agar  Perda yang selama ini diberlakukan, yang menjadi cantolan penertiban pengamen bisa direvisi.

“Jangan samakan  kami (seniman jalanan) dengan pengemis jalanan. Karena kami selalu dihantui oleh Satpol PP. Padahal kami sudah resmi mendaftar di Disparta enam bulan lalu,” kata Kukuh.

Bahkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pernah menyatakan kepada JRC dan komunitas jika mau tampil harus di taman. Menurutnya, selama ini komunitasnya sudah taat peraturan dan tidak memakai bahu jalan, tapi di taman.

Ia juga mengaku, jika selama enam bulan sejak mendaftar ke Disparta hanya mendapatkan jadwal satu kali dalam tiga bulan. Hal ini yang dirasa memberatkan anggotanya.

“Kita punya keluarga yang harus makan, cobalah pakai naluri manusia. Kalau tidak punya uang bagaimana? Bedakan kami dengan para pengemis. Kami ini para seniman,” pungkasnya. (adv/est/ano/yan)