Anggaran Bidang Kebudayaan Dikbud Malang Tuai Sorotan

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, menganggarkan Rp 4,681 miliar untuk Bidang Kebudayaan. Anggaran tersebut, jika dipresentasekan adalah sekitar 0.06 persen dari total anggaran Dikbud Kota Malang.

Berkaitan dengan itu, beberapa seniman di Kota Malang, pun mengeluarkan kritiknya. Seperti contoh, Ketua Dewan Kesenian Malang (DKM), Bobby Nugroho, yang sampai menulis status pada sosial media pribadinya tentang anggaran Bidang Kebudayaan yang dirasa cukup kecil.

“Jika dilihat dari namanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kesannya, kok jauh sekali proporsi perhatian anggarannya,” kritiknya.

Merespon hal tersebut, Kabid (Kepala Bidang) Kebudayaan Dikbud Kota Malang, Dian Kuntari, pun angkat bicara. Menurutnya, anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program di bidangnya, sudah cukup ideal dan sudah proporsional.

“Di Kota Malang ini menganut e-planning dan e-budgeting. Itu semua sudah tersistem mulai dari bawah, tingkat Rt sampai tingkat kota. Dari sekian banyak usulan program maupun sambatan yang tersalurkan, ada pemeringkatan dan skala prioritas,” ungkapnya, Selasa (16/03) tadi.

Baca juga: Insentif Guru SPS PAUD Malang Naik Menjadi Rp 600 Ribu

Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Dian itu mengatakan, total anggaran Dikbud Kota Malang sebesar Rp 834,301 miliar.

Namun, itu bukan untuk kegiatan pendidikan saja. Melainkan, juga meliputi semua unsur seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gaji, tunjangan, honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan lain sebagainya.

“Bukan hanya untuk pendidikan saja. Karena memang sudah teralokasikan di situ. Memang, kemarin belum disajikan secara detail. Kalau dilihat secara detail porsinya, sama dengan yang lainnya,” terangnya.

Dian menjabarkan, alokasi sekitar Rp 4 miliar yang akan dianggarkan untuk Bidang Kebudayaan, meliputi pendanaan di lima program.

Antara lain, pengembangan kesenian tradisional, pengembangan kebudayaan, pembinaan sejarah, pengelolaan permuseuman, dan pengelolaan cagar budaya.

“Kemampuan keuangan daerah itu kan hampir sama dengan kemampuan keuangan negara. Semuanya terbatas dan harus dibagi di beberapa sektor. Sehingga memang harus ada prioritas mana yang dilaksanakan lebih dulu,” terangnya.

Dijelaskan Dian, dengan adanya e-planning akan terlihat usulan tahun berapa yang sudah direalisasikan atau belum.

“Dari situ kan kelihatan jadi tidak ujug-ujug mengusulkan. Disitu ada kegiatan, program, dan indikatornya. Semuanya sudah ada fase-fasenya dan sudah ada porsinya masing-masing,” tutur Dian. (mus/sit)