Berebut Pengaruh Atasan, Eksekutif Bondowoso Tak Kondusif

“Kalau hanya meminta saran dan pendapat dari pihak luar itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika eksekutif ini malah tidak salah berkomunikasi dalam setiap melakukan tugasnya. Sebab pemerintahan ini tidak berdiri sendiri, ia dibangun oleh asas kebersamaan. Antara OPD yang satu dengan OPD yang lain itu saling berkaitan dan saling menguatkan,” katanya.

Ia mencontohkan, infrastruktur erat kaitannya dengan pertanian, dengan ekonomi dan juga pendidikan. Jika satu diantaranya tak terkoneksi dengan baik, maka pemerintahan akan timpang, ujar Tohari.

Senada dengan Tohari, wakil ketua DPRD Bondowoso, H. Buchori Mun’im mengatakan bahwa tidak adanya koordinasi antar OPD hingga menyebabkan roda pemerintahan dan birokrasi terganggu tidak boleh lagi terjadi.

Ia berharap agar seluruh ASN menaati aturan dan loyal terhadap Bupati. Untuk itu, Plt Sekda harus mampu membawa birokrasi yang kondusif dan terarah.

Ia mencontohkan tidak adanya koordinasi antara Bapeda dengan Sekda tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana pun, Bapeda tidak boleh jalan sendiri melainkan terkoordinasi dengan Sekda sebagai pimpinan tertinggi dibirokrasi.

Selain itu ia mengharapkan agar pihak lain di luar pemerintahan tidak ikut serta memperkeruh suasana semakin tidak kondusif. “PPP sebagai partai pengusung tentu tidak akan ikut campur urusan pemerintahan. Kita hanya ingin mengawal agar pemerintahan ini berjalan sesuai aturan dan pihak luar hendaknya tidak masuk ke dalam pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Jaka Jatim, Jamharir mengemukakan bahwa apa yang dijelaskan oleh Ketua DPRD Bondowoso tersebut adalah sebagai bentuk sindiran terhadap pejabat yang beberapa waktu yang lalu melaksanakan kegiatan dengan tidak saling berkomunikasi sehingga menyebabkan situasi birokrasi gaduh.

Untuk itu, Jamharir meminta agar apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD menjadi sebuah motivasi untuk memperbaiki keadaan yang saat ini sedang belum normal. “Sekda sebagai pimpinan birokrasi harus mampu mengayomi dan memberikan teladan bagi birokrasi, bukan malah menjadi bagian dari kegaduhan. Atau sebaiknya ia memilih untuk fokus di PUPR dan melepaskan jabatannya sebagai Plt Sekda demi kepentingan yang lebih besar,” katanya. (mkl/yan)

Laman: 1 2