Pemerintahan
Bupati Trenggalek Pastikan Transparansi Penerima Bantuan Seusai Arahan Presiden RI
Memontum Trenggalek – Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, di masa pandemi saat ini Kepala Daerah hingga Kepala Desa diminta untuk turun langsung memastikan penyaluran BLT dari berbagai sumber, semua berjalan dengan baik.
Seperti yang disampaikan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat memantau penyaluran bantuan sosial di Desa Mlinjon dan Suruh Kecamatan Suruh. Bupati menghimbau kepada Kepala Desa untuk melakukan transparansi terkait data penerima bantuan sosial.
“Jadi di sini sudah ada data penerima PKH, BPNT, kemudian Kartu Penyangga Ekonomi, selanjutnya juga BLT Dana Desa, Pak Lurah sudah memastikan bahwa semuanya sudah melalui proses musyawarah,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi, Rabu (06/05/2020) sore.
Dikatakan Arifin, bagi masyarakat yang ingin mengetahui data penerima bantuan sosial, Bupati menyampaikan untuk dapatnya melihat data yang ada di Balai Desa.
“Tadi saya datang ke Desa Mlinjon kemudian Desa Suruh, semua proses transparansi sudah berjalan, data semua sudah dibuka, jadi masyarakat yang ingin bertanya siap yang data, apakah benar-benar layak atau tidak, silahkan datang ke Balai Desa atau mungkin Desa bisa mengupload di website Desa,” jelasnya.
Jika masih ada pertanyaan, itu sudah dapat program PKH kok masih dapat lagi? kemungkinan besar yang dapat PKH masih mungkin untuk dapat BPNT.
“Akan tetapi untuk yang lain-lain kita pastikan tidak terjadi double, kecuali kasus tertentu katakanlah warga miskin kemudian di luar dia juga perantau kemudian juga sangat terdampak dan butuh bantuan,” kata Bupati.
Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, selain memperketat isolali, meminta turun ke bawah dan transparani, membuka nomor aduan, selanjutnya Pemerintah Daerah diminta secara kreatif mencari sumber pendanaan untuk mengcover masyarakat yang mungkin belum tercover program-program reguler.
“Kita juga masih membuka donasi lewat rekening infaq dan shodaqoh melalui BAZNAS dan di beberapa Desa juga sudah punya yang namanya UPZ,” tuturnya.
Selain itu, Bupati Nur Arifin juga berpesan kepada setiap depo untuk tidak memanfaatkan keadaan dengan menaikkan harga. (mil/oso)