Dinilai Tak Serius Tangani Kelangkaan Pupuk di Sumenep, MPR MR Rencanakan Aksi Unjuk Rasa

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) berencana melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (08/12/2022) besok. Rencana penyampaian aspirasi dengan menggelar aksi itu, untuk menyoroti kinerja Pemkab Sumenep, yang salah satunya dalam menyelesaikan masalah pupuk.

Ketua MPR MR, Hamidi, mengatakan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini menyoal tentang kinerja Pemkab Sumenep. Yakni, berkaitan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan pupuk itu sangat berdampak fatal bagi petani.

Ditambahkannya, di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dengan jargon ‘Bismillah Melayani’, Pemkab Sumenep terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kelangkaan pupuk. Bahkan menurut penilaiannya, kelangkaan pupuk tersebut merupakan sebuah kelalaian atau kurangnya pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP).

Baca juga :

• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang
• Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman dari Menteri PUPR
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan

“KPPP yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), itu seharusnya berfungsi dan punya peran penting dalam melakukan pengawasan pupuk. Inikan aneh, ada tim pengawas tapi kenyataannya di bawah tidak terawasi. Tim itu, seharusnya berfungsi untuk mengurai hal-hal yang mengakibatkan kelangkaan pupuk,” ujarnya, Rabu (07/12/2022) tadi.

Hamidi meminta, agar tim turun langsung ke lapangan guna bisa memastikan peredaran pupuk bersubsidi. Jadi, pengawasan peredaran pupuk, itu jangan berhenti di distributor. “Kalau tim itu tidak turun ke lapangan langsung, bagaimana bisa memastikan kalau pupuk itu beredar sesuai prosedur,” paparnya.

Menurutnya, dampak kelalaian atau kurangnya pengawasan dari hal tersebut sangat telak. Yakni, terjadinya kelangkaan pupuk hingga terdapat kios yang menjual harga di atas HET dan bahkan hal seperti itu terjadi setiap tahun. Sehingga, petani merasa sangat terpukul.

“Poinnya ini dari kurangnya pengawasan. Seakan-akan, Pemkab Sumenep ini terkesan main-main,” ujarnya. (dan/gie)