Dorong Pengentasan Kemiskinan, Kota Malang Lolos Tahap II Penilaian PPD Jatim 2025

Memontum Kota Malang – Kota Malang berhasil lolos ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dari seluruh daerah di Jawa Timur, hanya 11 kota dan kabupaten yang lolos ke tahap itu.

Keberhasilan Kota Malang tersebut, tidak lepas dari inovasi unggulan pengentasan kemiskinan terpadu melalui Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM). Program tersebut, menjadi dasar bagi kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa Pemkot Malang akan terus mendorong program pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui PDKTSAM. “Keberhasilan ini tentu ini berkat kinerja seluruh perangkat daerah. Target kami bukan hanya peringkat, tetapi memastikan bahwa inovasi yang kami hadirkan benar-benar berdampak bagi pengentasan kemiskinan di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu, saat presentasi di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (06/03/2025) tadi.

Disampaikan Wali Kota Wahyu, PDKTSAM telah dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk PPDB jalur afirmasi dan pemberian seragam gratis bagi siswa tidak mampu, Bulog dalam pendataan penerima bantuan pangan, serta DPUPRPKP dalam penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni. Selain itu, Disnaker PM PTSP juga menggunakan sistem ini untuk pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Baca juga :

“Hal ini juga sejalan dengan misi kedua kami yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Sehingga inovasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam wujud implementasi satu data kemiskinan Kota Malang yang sangat membantu dalam intervensi program penurunan kemiskinan di Kota Malang,” jelasnya.

Berkat program tersebut, tingkat kemiskinan di Kota Malang terus menurun. Pada 2023, angka kemiskinan mencapai 4,26 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi 3,91 persen, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.

Sebagai informasi, penilaian PPD terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian teknis dokumen, sementara tahap kedua mencakup presentasi, wawancara dan verifikasi. Dengan inovasi PDKTSAM, Kota Malang optimis dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang tersebut. (pro/rsy/sit)