DPRD Kota Malang Dorong Ranperda Penanaman Modal, Bidik Pengembang Perumahan Bermasalah

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanaman Modal sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya terkait persoalan pengembang perumahan. Regulasi tersebut, nantinya dapat menjadi payung hukum dalam menyeleksi sekaligus mengawasi pelaku usaha yang menanamkan modal di Kota Malang.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, mengatakan bahwa keberadaan regulasi tersebut menjadi penting menyusul masih ditemukannya persoalan terkait Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Apalagi, terdapat sejumlah warga perumahan mengeluhkan keberadaan fasum yang tidak jelas statusnya, bahkan mengalami alih fungsi akibat pengembang tidak menyelesaikan kewajibannya.

“Ranperda Penanaman Modal ini penting karena mereka (warga) adalah user yang dirugikan oleh teman-teman properti,” ujar Danny, Jumat (24/07/2026) tadi.

Baca juga :

Danny menyebut, beberapa paguyuban perumahan telah menyampaikan keluhan terkait persoalan tersebut. Di antaranya mengenai Fasum yang tidak diserahkan sebagai bagian dari prasarana, sarana dan utilitas (PSU) karena pengembang tidak lagi menjalankan kewajibannya.

“Fasum yang ada di perumahan itu dialihfungsikan, tidak diserahkan ke PSU karena pengembangnya minggat. Bahkan ada yang digunakan, dijual, sampai bersertifikat dan dibangun oleh orang lain. Ini tentunya perlu payung hukum,” jelasnya.

Melalui Ranperda Penanaman Modal, lanjut Danny, nantinya akan diatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha, termasuk pengembang properti seperti perumahan maupun apartemen. “Secara otomatis nanti akan menseleksi. Jangan sampai di Kota Malang banyak korban, khususnya warga yang ingin membeli aset dan bertempat tinggal di Kota Malang, tetapi akhirnya mendapatkan masalah karena ketidakpastian dari pengembang,” imbuhnya. (rsy/sit)