Gelar Aksi Damai, Ini Penjelasan Bunda Indah, Tanggapi 7 Tuntutan PMII Lumajang

Memontum Lumajang – Satu tahun kepemimpinan Cak Thoriq-Bunda Indah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kamis (26/9/2019) siang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai didepan Pemkab Lumajang.

Pada momentum satu tahun ini dalam orasinya para mahasiswa menyatakan agar supaya janji yang sudah disampaikan pada masyarakat bisa direalisasikan.

“Ini merupakan ajang untuk mengevaluasi dan menagih janji politik, Bupati-Wakil Bupati, janji tersebut bukanlah sebagai kenangan atau nostalgia belaka, apalagi janji hanya sebagai penyakit demokrasi. Masyarakat butuh realisasi program dan kinerja yang jelas, tidak hanya pencitraan yang bikin perut mulas”, teriak mahasiswa dalam orasinya.

PMII mendesak dan meminta Kepada Bupati-Wakil Bupati Lumajang :

1. Menuntut Pemerintah Lumajang menjalankan secara serius PERDA “Perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan” mengingat banyaknya lahan produktif yang dialih fungsikan menjadi bangunan (Properti, Gudang dll).

2. Mendesak Pemerintah Lumajang segera mengisi banyaknya jumlah kepala OPD yang masih menjabat sebagai PLT.

3. Menuntut Pemerintah segera reformasi PDAM karena banyaknya kejanggalan didalamnya.
a. Warga mengeluh pembayaran sering membengkak
b. Lakukan tera pada stand PDAM
C. Profesionalitas petugas PDAM agar pelanggan merasa terlayani dengan baik
d. PDAM harus punya sisyem online, sehingga pelanggan bisa mengecek jumlah tagihan

4. Segera merealisasikan program penerangan jalan didaerah sepi dan rawan kejahatan serta janji 1000 CCTV.

5. Tertibkan truk-truk pasir yang melintas di Lumajang selatan, khususnya jalan yang dulu tidak dilewati truk pasir sekarang dilewati (jalan pedesaan).

6. Mendesak Pemerintah Lumajang segera menyelesaikan jalan penghubung antara Tempursari-Lumajang.

7. Pemerintah Lumajang segera meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat Lumajang berada di urutan 36 dari 38 se-Jawa Timur.

Wakil Bupati Lumajang, Ir Indah Amperawati, MSi, yang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi damai menyampaikan, bahwa periode kepemimpinannya bersama Bupati merupakan amanat yang diberi oleh rakyat dalam masa 5 tahun.

Menurutnya, seluruh janji-janji politik yang sudah disampaikan saat kampanye sudah dijalankan. Namun, keterbatasan anggaran APBD adalah salah satu yang bisa menyebabkan seluruh program itu bisa tuntas 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun.

“APBD kita ini 2,3 Triliun, separuhnya untuk belanja pegawai, jadi kita tidak cukup kaya dengan jumlah penduduk yang satu juta seratus lebih ini, dengan jumlah desa 205 dan 21 kecamatan oleh karena itu semuanya tetap bertahap untuk segera kami tuntaskan”, jelasnya.

Bunda Indah juga menerangkan, bahwa Pemerintah Lumajang akan membenahi dan menata kembali (reposisi dan restrukturisasi) di PDAM, agar pelayanan air bersih semakin baik dan membenahi pelayanan.

Selain itu, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan, hanya saja penempatannya masih dipergunakan untuk pemantauan lalu lintas. Dalam waktu dekat ini pemasangan akan dilakukan di daerah rawan kriminal.

Sementara untuk jalur Pasirian-Tempursari. Kata Bunda Indah, tanahnya merupakan milik perhutani, sehingga pihak pemerintah daerah harus ijin ke Menteri Kehutanan apabila ingin membangun jalan tersebut dan itu sudah dilakukan.

Ia menjelaskan jika dalam waktu dekat Pemkab akan bekerjasama dengan TNI untuk pembangunan jalan tembus Tempursari agar jalan tersebut bisa dilalui pengendara sepeda motor, sementara waktu.

“Saat ini menteri kehutanan belum menerbitkan surat izin karena masih menunggu desain dan rab untuk pembangunan jalan penghubung tempursari, sementara itu kami akan melakukan terobosan dengan membangun jalan yang hanya cukup dilewati sepeda motor dan kami bekerja sama dengan TNI, ” ujarnya.

Sedangkan peningkatan IPM terutama pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dengan mensosialisasikan jangan menikah dini, mendorong masyarakat jangan putus sekolah, dan seluruh desa harus ada program kejar paket A, B, dan C.

“Kami ingin melayani masyarakat dengan baik namun kami tidak ingin melanggar undang-undang, semua itu merupakan PR kami dan bukan hal mudah karena membutuhkan waktu. Untuk itu beri waktu kami untuk menyelesaikan semuanya,” terang Bunda Indah. (adi/oso)